Bappenas Pilih Jatim 10 Provinsi Terbaik Perencanaan Pembangunan Daerah

Jakarta, memorandum.co.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur, Khofifah Indar Parawansa kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Pemprov Jatim kembali berhasil meraih apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai 10 Provinsi Terbaik Tahun 2021. Apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tersebut diterima Gubernur Khofifah saat Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 secara virtual di Badan Penghubung Jawa Timur, Jalan Pasuruan, Jakarta Pusat. Untuk tahun ini, 10 kategori provinsi terbaik selain Jatim, penghargaan juga diberikan untuk Provinsi Jateng, Jabar, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Bali, Gorontalo, dan Sumatera Barat. Sementara untuk 10 Kota terbaik diberikan kepada Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Banjar Baru, Kota Denpasar, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Padang, Kota Palembang, Kota Semarang, dan Kota Yogyakarta. 10 Kabupaten terbaik diserahkan untuk Kab. Aceh Barat, Kab. Agam, Kab. Banggai, Kab. Bangka, Kab. Flores Timur, Kab. Garut, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Pati, Kab. Pohuwato, Kab. Polewali Mandar. Atas diterimanya apresiasi tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas solidnya sinergitas dan harmonisasi di tingkat provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota, bahkan sampai ke tingkat terbawah. “Alhamdulilah Provinsi Jatim memperoleh apresiasi 10 Provinsi Terbaik Tahun 2021. Apresiasi ini tak lepas dari sinergitas dan harmonisasi dari Bupati/Walikota se-Jatim dalam peningkatan inovasi pembangunan daerah masing-masing yang berdampak bagi kemajuan pembangunan Jatim,” ungkap Gubernur Khofifah. Lebih lanjut disampaikan Khofifah, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan agenda pembangunan nasional merupakan wujud dari komitmen terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. “Sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini penting dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” urai Khofifah. Karenanya, Gubernur Khofifah berharap sinergitas dan harmonisasi kabupaten/kota yang ada di Jatim dapat memacu semangat pembangunan di Jatim. Terkait tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional Tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka Khofifah menekankan, fokus pembangunan di Jatim tahun 2022 akan diarahkan kepada pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur wilayah selatan Jatim, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta reformasi pelayanan dasar seperti kesehatan. “Ada beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jatim bahkan nasional seperti ketertinggalan infrastruktur di wilayah selatan Jatim, tingginya kemiskinan perdesaan, angka kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya. Sehingga fokus di tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah selatan, kesehatan dan SDM ini kami harap bisa betul-betul membuat tagline Jatim Bangkit dapat terlaksana,” katanya. Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan pelajaran yang luar biasa dalam perencanaan pembangunan nasional. Presiden Jokowi menambahkan, sebaik apapun perencanaan yang telah dibuat, pemerintah juga harus siap melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang-peluang yang ada. "Yang tidak berubah adalah tujuan utamanya, yaitu untuk menyejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa, tetapi caranya sering harus berubah. Karena tantangan dan peluangnya setiap saat bisa berubah-ubah," jelas Kepala Negara. Presiden Jokowi menegaskan, sinergi kekuatan bangsa dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Mulai dari masalah kesehatan, perekonomian, disiplin protokol kesehatan, 3T, dan vaksinasi. "Butuh keaktifan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pula produktivitas dari kalangan industri yang kecil sampe besar untuk memproduksi alat kesehatan dan obat juga dukungan dari negara lain. Ini juga sangat diperlukan," pungkasnya. (yok)

Sumber: