Indisipliner ASN Kerap Dilakukan, DPRD Surabaya: Harus Ada Regulasi yang Tegas
![Indisipliner ASN Kerap Dilakukan, DPRD Surabaya: Harus Ada Regulasi yang Tegas](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Surabaya, memorandum.co.id - Anggota Komisi A Arif Fathoni mengatakan aparatur sipil negara (ASN) perlu memperhatikan disiplin yang telah diatur di dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Namun dewasa ini, indisipliner ASN masih sering terjadi. Padahal, kata Fathoni, selama ini pemerintah sudah sekuat tenaga mencoba untuk menyejahterakan ASN dari waktu ke waktu. Akan tetapi, tidak sedikit ASN yang masih suka bolos kerja, terjerat kasus perselingkuhan, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang. "Tujuan peningkatan kesejahteraan itu ya semata-mata agar ASN tidak tergoda dengan urusan-urusan yang melanggar hukum seperti itu," sebut Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini, Senin (26/4/2021). Jika peningkatan itu tak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja ASN, maka Komisi A mendorong pemkot dalam hal ini Inspektorat Surabaya untuk menindak tegas. "Sistem reward dan punishment yang sudah bagus itu maka mulai hari ini harus ditingkatkan. Sehingga bisa dipakai untuk menganalisa mana yang berkinerja baik dan yang tidak," katanya. Arif Fathoni pun membeberkan sebuah terobosan yang bisa dipakai oleh Inspektorat. Ini agar masyarakat juga bisa menilai para ASN, yakni dengan membeberkan laporan kinerja ASN tiap semester. "Umumkan saja ASN yang tidak produktif. Itu supaya jadi semacam pendidikan bagi para ASN untuk meningkatkan kinerjanya. Hal itu juga bertujuan agar tak menjadi duri dalam daging yang menghambat kinerja ASN terkait," ulas Fathoni. Soal banyaknya kasus bolos kerja yang sering dilakukan ASN dalam lima tahun terakhir ini, yakni sebanyak 38 kasus, legislator dari fraksi Golkar ini menekankan agar skema surat teguran tiga tahap terus diproyeksikan dengan tegas. "Tentunya dengan adanya teguran kesatu, kedua, dan ketiga, itu ada ancaman diberhentikan tidak terhormat. Nah Jangan sampai karena persoalan kasihan dan lain-lain sebagainya, aturan penegakan itu tidak dijalankan secara komprehensif. Saya pikir itu saja yang harus dijalankan agar menimbulkan efek jera dan ASN yang lain tidak mengulangi hal yang sama," pungkas Fathoni. (mg-3/fer)
Sumber: