Tak Quorum, Paripurna DPRD Jombang Ditunda
![Tak Quorum, Paripurna DPRD Jombang Ditunda](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Jombang, memorandum.co.id - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang terkait Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Jombang tentang LKPJ Bupati Jombang Tahun Anggarana 2020 dan dua Raperda Partisipatif Kabupaten Jombang Tahun 2021 ditunda. Penundaan rapat paripurna tersebut lantaran banyaknya anggota dewan yang tidak hadir. Dari total 50 orang wakil rakyat, yang hadir sebanyaj 23 orang. Sedangkan tidak hadir sebanyak 27 orang. Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas'ud Zuremi mengatkan, sekarang adalah rapat paripurna nota LKPJ Bupati Jombang, sudah diagendakan di badan musyawarah (Banmus) disepakati hari ini. "Peserta rapat paripurna adalah seluruh anggota DPRD Jombang sebanyak 50 orang. Aturan dalam rapat paripurna, dibuka pertama kalau sudah quorum, 33 dari 50 orang bisa dilanjut. Kalau belum quorum, maka ditunda 1 jam kedepan," katanya di ruang paripurna, Senin (19/4/2021). Apabila, lanjut Mas'ud, usai 1 jam dilanjut kembali, dan masih belum memenuhi quorum, maka rapat paripurna bisa ditunda tiga hari atau menyepakati kembali pada rapat Banmus yang akan diadakan. "DPRD punya aturan, sesuai Pasal 77 di tatib DPRD itu mengatur terkait dengan paripurna yang ada. Di ayat 3 dijelaskan, apabila pada waktu yang ditemtukan untuk pembukaan raapat jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, pimpinan DPRD dapat membuka dan menunda paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari 1 jam," ujarnya. Kemudian, papar Mas'ud, kalau yang kedua juga masih belum quorum seperti sekarang ini, maka pimpinan DPRD ditawarkan kesepakatan pada sidang paripurna menyatakan bahwa ditunda sampai tiga hari. Maka Rabu akan undang kembali untuk paripurna. "Perlu dijelaskan kepada semua, mengapa hari ini tidak quorum ? Ini yang saya tidak bisa menjelaskan. Lebih baik tanya kepada fraksi-fraksi mana saja yang tidak hadir. Menurut catatan, dari 23 yang hadir, brarti 27 anggota tidak hadir," paparnya. Yang tidak hadir yakni dari Fraksi Golkar, dari lima anggota yang hadir dua orang. Fraksi Partai Demokrat lima orang semua tidak hadir, lalu Fraksi Partai Gerindra, empat orang semua tidak hadir. Kemudian Fraksi PKS dan Perindo, 5 orang tidak hadir. "Disusul Fraksi Partai Arsy (Amanat Restorasy) gabungan PAN dan Nasdem, dari empat orang yang hadir dua orang. Fraksi PDI-P dari 10 irang, hadir tiga orang. Untuk Fraksi PPP tujuh orang hadir semua, Fraksi PKB, 10 orang juga hadir semua," beber Mas'ud. Mas'ud menandaskan, bahwa ketidakhadiran 27 orang tidak ada keterangan sama sekali, dan dirinya tidak bisa menjelaskan. Jadi silahkan tanya kepada semua frkasi-fraksi yang disebut tidak hadir tadi. "Kalau boikot, mengapa boikot. LKPJ ini tidak berpengaruh kepada DPRD dan tidak berpengaruh kepada eksekutif. Dan ini baru nota. Setelah penyampaian nota kan ada PU (pandangan umum) fraksi-frkasi," tandasnya. Setelah itu, jelas Mas'ud, ada jawaban bupati, dan terkahir rapat paripurna, pemandangan akhir (PA) fraksi-fraksi. Kemudian disitulah menetapkan rekomendasi DPRD terkait dengan LKPJ bupati. "Ya kali ini saja. Ini yang saya tidak mengerti, tidak memahami apa maksud mereka. Dan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Makanya saya tidak bisa mengatakan boikot atau tidak. Yang jelas rapat oaripurna ini tidak quorum," jelasnya. Untuk itu, pihaknya sebagai salah satu pimpinan tetao sesuai prosedur yang ada di tatib yang disepakati bersama. Pihaknya tidak bisaain-main dengan aturan yang ada ini. "Soal sanksi, kita akan sampaikan ke dewan kehormatan," tukasnya. Sementara itu Wakil Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun yang juga dari Fraksi PDI-P menerangkan, bahwa dirinya juga tidak paham, karena jadwal ini sudah lama disampaikan dalam rapat banmus. "Kebetulan di fraksi saya juga ketua fraksi juga sebagai anggota banmus, jadi sudah tahu semua. Kalau ketidakhadirannya saya komunikasi by phone, by WA juga belum dibalas sampai saat ini," terangnya. Donny mengungkapkan, terkait anggotanya yang tidak hadir, pihaknya akan lakukan evaluasi aapa yang menjadi penyebab teman-teman di Fkasi PDI-P tidak hadir. "Saya pikir kalau karena bulan puasa tidak menjadi kendala untuk kita bekerja kan. Saya tidak mau berasumsi yang saya belum tahu. Jadi yang datang ini kebetulan mengangkat telpon saya, yang lain tidak terangkat. Tidak tahu ada kesibukan apa," pungkasnya. (yus)
Sumber: