Kadin Jatim: Ekonomi 2021 Tumbuh 5 Persen

Surabaya, Memorandum.co.id - Meski pandemi Covid-19 masih tinggi, namun Kadin Jatim optimis pertumbuhan ekonomi tumbuh 5 persen hingga 6 persen di Jawa Timur. Hal ini, setelah munculnya vaksin untuk pengobatan Covid-19 yang siap didistribusikan ke masyarakat. Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto menjelaskan, memasuki triwulan I/2021 kondisi ekonomi masih belum banyak bergerak, tetapi tidak juga minus. "Kami perkirakan ada pertumbuhan, hingga kemampuan daya beli masyarakat akan potensi meningkat. Karena itu butuh meningkatkan produksi untuk mendorong potensi ekonomi," kata Adik Dwi Putranto, Jumat (18/12/2020). Adik didampingi jajaran pengurus harian Kadin Jatim inj mengaku yakin, adanya stimulus dan subsidi pemerintah akan meningkatkan daya beli. "Untuk dalam negeri butuh banyak stimulus dan subsidi dari pemerintah. Sehingga daya beli bisa meningkatkan," tegas dia. Meningkatkan market di luar negeri, Kadin melakukan dua hal. Pertama promosi ke luar negeri, tentunya menyelesaikan kelangkaan kontainer untuk kebutuhan sarana angkutan. Kedua, promosi investasi ke luar negeri, sehingga banyak investor yang muncul dari dalam dan luar negeri. "Ini akan mempercepat keterlambatan ekonomi di masa pandemi. Syaratnya harus ada kemudahan perijinan," katanya. Untuk itu, Kadin mendorong percepatan anggaran dalam rangka konsumsi pemerintah. Meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan cara subsidi pemerintah, meningkatkan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga. "Ketiga hal ini akan menaikkan permintaan pasar dalam negeri," tandas Adik. Selian itu pembinaan startup business (UMKM) akan memperkuat penciptaan lapangan kerja baru yang berdaya saing tinggi. "Kami terus melakukan pembinaan, pendampingan dan pelatihan UMKM. Sementara itu, Tomy Kaihatu Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Jasa Luar Negeri Kadin Jatim menyampaikan, kenapa permintaan pasar turun. Karena meningkatnya pengangguran. "Ini harus ditemukan solusinya. Sehingga permintaan pasar kembali normal," tegas dia. Ia menjelaskan, pemerintah sudah memberi belanja melalui maka harus diperbaiki sektor UMKM, industri, sehingga kemampuan daya beli masyarakat naik. Tomy Kaihatu menerangkan sektor industri menghadapi upah buru, maka UMKM harus bisa dijalankan. "Ini untuk mengantisipasi perbaikan sektor ekonomi yang selama ini tergantung dengan industri," tegas dia. (day)

Sumber: