Eksepsi Bos Nikel Diterima Sebagian oleh Hakim

Surabaya, Memorandum.co.id - Nota keberatan (eksepsi) yang diajukan Penasihat Hukum (PH) Venansius Niek Widodo, terdakwa dalam kasus tipu gelap miliaran Rupiah dengan modus jual beli nikel, diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (14/12). Ketua Majelis Hakim Safri Abdullah, dalam amar putusan selanya menerima sebagian eksepsi terdakwa yang pernah dijerat dalam kasus yang sama pada tahun 2018 lalu itu dan dihukum selama 5 bulan penjara. Tak hanya itu, hakim Safri juga memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. “Memutuskan, menetapkan menerima sebagian nota keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa pada perkara nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby.," ucapnya saat membacakan putusan sela di ruang sidang Tirta 1. Dalam pertimbangannya, Mejalis Hakim menyatakan bahwa diterimanya eksepsi terdakwa lantaran adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1956 serta pasal 81 KUHP. "Dalam pasal tersebut, telah diatur jika ada perkara pidana dan perdata yang masih memerlukan asas kepastian hukum atas hal yang berkaitan dengan pidana yang dilaporkan, maka perkara pidana tersebut ditangguhkan terlebih dahulu hingga diperoleh putusan perdata oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Safri. Menanggapi putusan sela itu, penasihat hukum terdakwa Venansius Niek Widodo, Nurmawan Wahyudi mengaku sepakat dengan sikap hakim Safri. Sebab menurutnya hubungan hukum antara kliennya dengan Arief Soeharsa dan Tjen Dedy Winata Chandra belum selesai ditingkat banding dan kasasi. "Hukum privat dalam perkara ini belum selesai, klien saya Venansius Niek Widodo dalam gugatan Wanprestasi nomor 1142 dan 1075 berstatus sebagai penggugat rekopensi," katanya di PN Surabaya. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejari Surabaya mengatakan pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya. Mengingat saat ini untuk kasus Venansius Niek Widodo di Bareskim Polri dengan korban yang lain lagi sudah P21. "Kami akan lapor ke pimpinan dulu terkait putusan sela ini. Sebab habis ini dia tahap dua dengan Kejari Perak, dengan Bareskrim juga masih ada, kalau tidak salah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)nya," kata Darwis. Untuk diketahui, kasus ini bemula pada tahun 2016 terdakwa menawarkan kerjasama jual beli nikel kepada saksi Tjen Dedi Winata Chandra dan Arief Soeharsa dengan menjanjikan keuntungan Rp 80 ribu per tonnya. Karena percaya dan tertarik kemudian saksi Tjen Dedi Winata Chandra bersedia bekerjasama membeli nikel tersebut bersama sama dengan terdakwa dan mentransfer terdakwa sebesar Rp 42.862.500.000. Sedangkan saksi Arief Soeharsa mentransfer sebesar Rp 27.037.500.000. Pada awalnya, terdakwa memberikan keuntungan dalam kerjasama tersebut. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018, mulai tidak memberikan hasil dari investasi tersebut dan terdakwa susah untuk dihubungi, kemudian saksi mencairkan giro-giro yang diberikan oleh terdakwa tetapi pihak bank menolaknya karena tidak ada dananya. (mg5)

Sumber: