Hapus Ketimpangan, Eri Siapkan Bopda Lebih ke Sekolah Swasta

Surabaya, memorandum.co.id - Untuk mencegah ketimpangan sekolah negeri dengan sekolah swasta semakin, maka perlu memperbesar subsidi sekolah swasta. Hal tersebut ditegaskan Cawali Eri Cahyadi di hadapan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) swasta Kota Surabaya, Kamis (22/10). ”Jangan pilih kasih. Kami benar-benar memperhatikan sekolah swasta. Bantuan operasional pendidikan daerah (bopda, red) untuk sekolah swasta akan kami perbesar,” ungkap Eri Cahyadi. Eri mengatakan sewaktu menjadi kepala bappeko, pihaknya sudah merintis pemberian tunjangan untuk guru-guru swasta yang belum menerima tunjangan profesi dari pemerintah pusat. Syaratnya, minimal dua tahun menjalani profesi sebagai guru. Ia menegaskan kualitas guru juga harus disamakan antara negeri dan swasta. Ada sertifikasi. Tapi para guru juga harus mudah mengurusi semuanya, mengurus administrasinya. "Ke depan kami bantu lewat aplikasi yang mudah,” ujarnya. Eri juga akan tetap memastikan jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 32 pelajar di setiap sekolah. Maka ketika sekolah swasta itu ternyata ada yang banyak muridnya, ya jangan menambah kelas, tapi ingat tetangganya (sekolah lain). Pun demikian dengan sekolah negeri. Sehingga semua seimbang, bisa berbagi peran antara swasta dan negeri. "Ketika akan menambah sekolah negeri, kami juga akan melihat betul berapa sih jumlah lulusan SD yang masuk di wilayah itu. Ketika wilayah itu sudah tercover dengan sekolah negeri dan swasta, maka kita tidak akan pernah lagi mendirikan sekolah baru di titik yang sama," tambahnya. Namun, jika di satu wilayah, sekolah negeri dan swasta tidak mampu menampung jumlah siswa, maka Eri akan membuka sekolah baru, dan bersyukur jika ada sekolah swasta yang buka di daerah tersebut. Sementara itu ketua MKKS SMP Swasta Kota Surabaya Erwin Darmogo mengapresiasi paparan Eri Cahyadi untuk menghapus dikotomi sekolah negeri dan swasta. Karena sejatinya pendidikan bagi generasi bangsa tidak bisa dibedakan dari sekolahnya. "Kami sangat sepakat sekali, karena pendidikan itu tidak bisa dilihat dari negeri dan swasta ya. Pendidikan itu harus dilihat secara umum karena untuk kesejahteraan bangsa dan negara," tegas Erwin. (udi)

Sumber: