Menteri KKP Tak Izinkan Reklamasi Bila Mega Proyek Pertamina Rugikan Nelayan

Tuban, memorandum.co.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengancam tak akan memberikan izin reklamasi pembangunan mega proyek kilang minyak Pertamina di pesisir utara laut Tuban seluas 200 hektare, jika nantinya pembangunan tersebut dianggap dapat mengancam keberadaan para nelayan . Izin reklamasi pantai bisa diberikan apabila masyarakat nelayan tidak dirugikan. "Saya juga tidak akan memberikan izin reklamasi kalau masyarakat itu terganggu. Untuk apa ada Menteri KKP kalau masyarakat nelayannya tidak dipikirkan," kata Edhy usai berkunjung ke PT Kirana Food Internasional di Desa Dempel, Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Tuban, Rabu (8/7). Edhy tidak mempermasalahkan adanya pembangunan kilang minyak yang dilakukan oleh Pertamina, terlebih pembangunan itu dianggap dapat menambah nilai perekonomian sebuah negara. "Kita juga berharap hal ini bisa dikomunikasikan dengan baik, dan jangan juga kita berasumsi bahwa masyarakat akan diganggu dengan adanya pembangunan kilang minyak Pertamina," terangnya. Disamping itu reklamasi pantai utara laut Tuban juga untuk kepentingan nasional yang imbasnya juga untuk kesejahteraan masyarakat luas, dan bukan kepentingan golongan ataupun kelompok masyarakat tertentu. "Kita akan cari jalan keluarnya, karena pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan dan kelompok masyarakat," lanjutnya ketika di wawancara. Terkait keluhan sejumlah nelayan yang mengeluhkan karena penghasilan tangkap ikan mereka menurun akibat dampak reklamasi pantai Tuban. Pihaknya pun baru saja menerima laporan tersebut, untuk itu rencananya hal ini bakal ditindaklanjuti oleh kementerian. "Saya baru mendapatkan informasi ini dari nelayan dan nanti kita akan tindak lanjuti," pungkas Edy dengan tegas.(ari/har/tyo)  

Sumber: