Pembangunan Jembatan Karang Pilang Masih Tertunda, DPRD Surabaya Janji Kawal di 2026

Pembangunan Jembatan Karang Pilang Masih Tertunda, DPRD Surabaya Janji Kawal di 2026

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati. --

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Impian warga Karang Pilang untuk memiliki jembatan penyeberangan tampaknya masih harus tertunda. Menyusul tragedi terbaliknya kapal tambang yang merenggut nyawa pada Maret 2023 lalu, desakan untuk pembangunan jembatan semakin menguat.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, secara tegas mendorong percepatan realisasi proyek jembatan ini. Beliau menilai bahwa keberadaan jembatan akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mobilitas dan yang lebih utama, keselamatan masyarakat setempat.

BACA JUGA:DPRD Desak Pemkot Bangun Jembatan Karang Pilang-Jambangan


Mini Kidi--

"Komisi C mendorong adanya jembatan, apalagi kemarin ada kecelakaan kapal tambangan yang memakan korban jiwa. Untuk menghindari tadi, kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan," ungkap Aning. 

Kendati demikian, Aning menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam proses pembangunan. Menurutnya, penentuan lokasi jembatan harus didasarkan pada kajian yang mendalam untuk memastikan manfaatnya maksimal bagi masyarakat.

"Tidak di setiap tempat ada jembatan, harus dikaji betul posisinya di mana. Posisi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu di posisi sebelah mana," jelasnya lebih lanjut.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Soroti Truk Tua Masih Beroperasi dan Minimnya Regulasi Ancam Keselamatan di Jalanan

Sayangnya, harapan warga untuk melihat jembatan ini berdiri dalam waktu dekat belum dapat terwujud. Aning mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan Jembatan Karang Pilang belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Namun demikian, angin segar berhembus dari DPRD Surabaya. Aning memastikan bahwa pihaknya akan mengawal secara ketat agar rencana pembangunan jembatan ini dapat masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2026

“Kalau di 2025 anggarannya tidak ada, otomatis nanti kita kawal di 2026. Pembahasannya mulai Juni nanti, lebih awal dari biasanya,” pungkasnya. (alf)

Sumber: