Urban Farming di Surabaya, Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah Dorong Keberlangsungan dan Dukungan Pemkot

Dengan kemandiriannya, warga memasarkan lewat medsos dan klasikal di warung terdekat kampung. Branding online warga menjadikan program urban farming Kendangsari cukup dikenal. Saat ini ada 20 anggota dari warga yang aktif. 

BACA JUGA:Urban Farming Melon di Lahan Fasum Berbuah Manis, Poktan Jemurwonosari Panen 325 Melon

Warga yang aktif melestarikan urban farming di Kendangsari ini terus berjuang di tengah keterbatasan mereka. Ancaman hujan dan membengkaknya biaya produksi adalah tantangan tersendiri bagi warga. Mereka berusaha tetap menjalankan program tersebut.

Apalagi saat ini ketahanan pangan mandiri menjadi salah satu prioritas program di Pemkot Surabaya. Namun program ketahanan pangan ini akan saling menguatkan jika warga di Kendangsari tidak berjalan sendiri. 

Sudah lima tahun mendukung program ketahan pangan, warga tetap merasa berjalan sendiri. "Ini tidak boleh terjadi. Pemkot Harus hadir mendukung program ketahan pangan mandiri yang digalang warga kampung. Caranya, fasilitasi mereka," tandas Laila Mufidah. 

BACA JUGA:Revolusi Urban Farming: Solusi Berkelanjutan untuk Pangan di Masa Depan

Saat ini, warga Kendangsari mengimpikan green house mini untuk melindungi sayuran dari ancaman hujan. Warga saat ini juga dibebani listrik karena setiap hidroponik perlu siraman air rutin. Caranya dengan pomp

Namun pompa ini masih harus bergantung pada listrik. Warga berharap ada intervensi dari Pemkot Surabaya akan kebutuhan teknis seperti ini. Para pelaku urban farming di Kendangsari ingin didukung solar Cell agar bisa menghemat dan efisiensi. 

"Kami berharap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surabaya memperhatikan warga yang sudah bertahun-tahun menjalankan program urban farming. Green house mini dan solar Cell mestinya bisa diupayakan. Kalau tidak dari APBD ya CSR perusahaan bisa diarahkan ke Kendangsari," desak Laila.

BACA JUGA:Launching Urban Farming, Pj Wali Kota Wahyu Kuatkan Ketahanan Pangan di Kota Malang

Dia tak ingin keberadaan kelompok tani dan kemandirian warga hanya dibutuhkan Pemkot saat acara seremoni. Pada saat ada kunjungan, semua dioprak-oprak. Dengan dalih membawa nama Surabaya, warga manut.

Tapi pada saat warga butuh dukungan, Pemkot mestinya juga saling menguatkan. Selama Pemkot mampu sebaiknya dibantu. Atau paling tidak mendata pihak perusahaan untuk menyebar CSR mereka membantu warga dalam ketahanan pangan mandiri. (alf)

Sumber: