Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Siap Pasang Badan Jika Ada Sekolah Larang PKL

Pedagang sekolah saat ditemui Komisi 4--
MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Puluhan pedagang kali lima (PKL) yang tergabung dalam Kelompok Pedagang Sekolah Sejahtera (KPSS) yang biasa mangkal dan berjualan di beberapa Sekolah di Kecamatan Lawang pada Kamis 30 Januari 2025 mengeluh kepada anggota DPRD Kabupaten Malang, lantaran mereka merasa tidak diperbolehkan untuk mengais rejeki dengan berdagang di sekitaran sekolahan.
Dalam menyapaikan aspirasinya KPSS diterima langsung oleh Ketua Komisi 4 Zia Ul Haq dan bersama perwakilan dari Pemkab Malang maupun Dindik. Ada beberapa poin yang disampaikan para pedagang, kepada Komisi IV dalam agenda rapat dengar pendapat.
BACA JUGA:Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Angkat Bicara Terkait Pungli Dindik
Mini Kidi--
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia'ul Haq menyampaikan, pihaknya cukup menyayangkan adanya beberapa sekolah yang tidak memperbolehkan adanya PKL berjualan. Menurut Zia, selama ini belum ada kebijakan dari pemerintah daerah yang melarang pedagang berjualan di area luar sekolah.
"Memang ada sekolah yang pasang banner tidak boleh jualan, mereka tetap kita suruh untuk berjualan saja tidak apa-apa. Toh, tidak ada surat edaran kok, emang ada kantin sehat surat edarannya, kalau kantin kan di dalam," kata, Zia.
Dalam rapat dengar pendapat yang juga dihadiri Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bagian Hukum itu, para pedagang juga mengaku sempat diusir ketika hendak berjualan.
BACA JUGA:Penggarap Lahan Eks PTPN Kalibakar Kembali Datangi DPRD Kabupaten Malang, Ajukan Redistribusi Lahan
"Ada beberapa dari mereka itu yang disuruh pindah, itu salah satu keluh kesah mereka. Tadi kita juga bilang, harus bersinergi kalau memang mau diatur ya sudah nanti akan kita fasilitasi untuk tetap boleh berjualan," imbuh Zia.
Lebih jauh Zia mengatakan, pihaknya siap pasang badan apabila para PKL tersebut masih mendapatkan larangan untuk berjualan di area sekitar sekolah.
"Kalau pun nanti ada kendala, diusir dan sebagainya kami akan menegur kepala sekolah. Solusinya, mereka tetap kita minta berjualan, nanti ketika ada kendala, mereka diusir, macam-macam, langsung respon ke kami, kami juga kasih nomor hotline ke mereka, di sekolah mana yang melakukan penolakan," tegasnya.
BACA JUGA:Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang: Stadion Kanjuruhan Sudah Penuhi Standar FIFA
Politisi Partai Gerindra inipun bilang, para PKL tersebut juga dapat mengajukan Perda inisiatif agar terlindungi saat berjualan. Hal itu untuk mengantisipasi adanya larangan kembali di masa mendatang.
"Boleh mengajukan Perda inisiatif ke kami, untuk perlindungan para PKL itu," kata Zia mengakhiri. (kid)
Sumber: