Raih Gelar Doktor, Suli Da’im Kupas Strategi Pengembangan Partai Politik

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Suli Da’im, S.Pd., MM, anggota DPRD Jatim resmi meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). gelar ini diraihnya setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi Doktor yang digelar pada Selasa 14 Januari 2025.

Sidang terbuka ini dipimpin oleh Prof. Dr. Budiyanto, MS (Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Manajemen STIESIA), Prof. Dr. Pribadiyono, MS (Promotor), dan Dr. Khuzaini, MM (Co-Promotor).

Dalam disertasinya yang berjudul Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Sumber Daya Manusia dan Strategi Pengembangan Organisasi Partai Politik di Jawa Timur Suli Da’im mengupas tuntas mekanisme rekrutmen dan kaderisasi dalam Partai Politik serta Strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan organisasi Partai Politik, khususnya di wilayah Jawa Timur. Penelitiannya dinilai memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika internal Partai Politik serta Pengembangan sumber daya manusia di sektor politik.

BACA JUGA:Hapus Paripurna Online, Suli Daim: Jangan Hanya Tanda Tangan

Suli menjelaskan bahwa partai politik punya peran strategis dalam pembangunan. Ini karena partai politik adalah satu-satunya lembaga yang secara sah dan konstitusional menjadi media atau alat untuk terjadinya perubahan kepemimpinan.

"Dalam pembangunan, partai politik juga bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis," katanya.

Menurutnya, peran partai politik tersebut dapat terwujud jika manajemen tata kelola terselenggara dengan baik, profesional, akuntabel, dan transparan.

BACA JUGA:Eri Cahyadi Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cumlaude di Unair

Dengan tata kelola lembaga yang baik, utamanya pada aspek rekrutmen dan kaderisasi, maka partai politik akan mampu menghasilkan pemimpin bangsa yang berkualitas.

"Maka, menemukan solusi tata kelola rekrutmen dan kaderisasi untuk menghasilkan modal sumber daya manusia partai politik menjadi kebutuhan mendesak," ujar mantan Ketua IMM Jatim ini.

Suli juga menyinggung masalah politik mahar. Menurutnya, hal itu merupakan fakta yang tak bisa dielakkan, seakan menjadi hal yang lumrah. Mahar politik dianggap sebagai ongkos perahu dengan dalih sebagai dana pembiayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai.

BACA JUGA:Jalani Sidang Doktor PSDM, Herzaky Kaji Soal Efektivitas Kepemimpinan Transformasional ala AHY

"Namun, ongkos perahu banyak yang terlalu mahal hingga di luar batas kewajaran," ungkap Suli.

Selain itu, Suli juga menyoroti mekanisme pemilihan calon legislatif maupun kepala daerah di partai politik. Menurutnya, mekanisme tersebut sulit diawasi dan belum transparan karena bersifat internal atau sekadar formalitas belaka.

Sumber: