Wamendagri Beri Pengarahan Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah kepada Jajaran Aparat Pemkot Surabaya

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menggelar rapat pengarahan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, di Graha Sawunggaling, Kamis 19 Desember 2024. Dalam rapat dan pengarahan ini, turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia (RI) Bima Arya Sugiarto. 

BACA JUGA:Wamendagri Genjot Perekaman e-KTP Jemput Bola, Targetkan 1,5 Juta Pemilih Pemula

Rapat pengarahan tersebut, juga dihadiri Direktur Eksekutif I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Alwis Rustam dan diikuti oleh jajaran kepala perangkat daerah (PD), camat, hingga lurah di lingkungan Pemkot Surabaya.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, di kesempatan ini ingin menyampaikan terkait efisiensi anggaran daerah dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah pusat. Bima Arya menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah pusat memiliki berbagai program strategis nasional, diantaranya adalah target pertumbuhan ekonomi setinggi 8 persen, makan bergizi gratis (MBG), hingga ketahanan pangan. 

“Jadi Kemendagri mengingatkan, agar semua kota-kabupaten itu memahami prinsip-prinsip ekonomi itu. Mana yang perlu diprioritaskan, dan mana yang tidak perlu, seperti makan, minum, seremoni, kemudian alat tulis kantor, perjalanan dinas, itu harusnya diminimalkan, kecuali yang betul-betul darurat,” kata Wamendagri Bima Arya.

Dalam pengarahan tersebut, Wamendagri Bima Arya mengapresiasi jajaran Pemkot Surabaya, karena telah berhasil merealisasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) secara efektif dan efisien. 

BACA JUGA:Wamendagri Kunjungi SMA Amanatul Ummah, Serahkan KTP Elektronik ke Pelajar

“Namun, tentunya kita awasi bersama terus, agar tetap terjaga. Jadi banyak kota yang harus diingatkan, Surabaya ini justru contoh yang baik, best practices ini banyak sekali di Surabaya,” ujarnya. 

Menurutnya, efisiensi anggaran itu nantinya tidak akan membuat program-program akan dijalankan di daerah terdampak, karena pemerintah pusat juga akan memfasilitasi sumber pendanaan melalui pinjaman pihak ketiga. Contohnya, yaitu pinjaman dana melalui internasional World Bank. 

“Nah, di Surabaya ini timnya berjalan, kalau di daerah-daerah lain itu seringkali tidak ingin melalui proses yang berliku. Karena untuk mendapatkan pinjaman ke World Bank itu perlu proses, dan Surabaya bisa melakukan itu, misalnya, itu salah satu contohnya. Kan pemerintah pusat memfasilitasi itu (pinjaman) dan kita memberikan rekomendasi,” terangnya. 

Meskipun begitu, mantan Ketua APEKSI itu menyebutkan, efisiensi anggaran ini tidak boleh sampai mengesampingkan kebutuhan layanan dasar di daerah. Contohnya, seperti anggaran pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.  

“Nah, itu harus dibedakan, mana yang kebutuhan dasar, dan mana yang bisa dihemat-hemat,” sebutnya. 

Di samping itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan, pemkot siap membantu program-program pemerintah pusat dengan cara melakukan efisiensi anggaran. Di dalam rapat tersebut, ia juga menjelaskan, pemkot juga sudah menyiapkan strategi agar pembangunan Kota Surabaya tidak sampai memberatkan fiskal pemerintah pusat ke depannya. 

“Nah di situ kami akan melakukan pembiayaan, yang insyaAllah akan bisa dilakukan (pinjaman) SMI, bisa dilakukan melalui bank. Tapi kemarin kita masih menego soal besaran bunganya, nah itu nanti kami harap Pak Wamen bisa membantu kami dan kota-kota yang ada di Indonesia, karena kami ingin membantu pemerintah pusat dengan kemampuan fiskal yang ada di kota kami,” jelas Wali Kota Eri. 

Sumber: