Kabinet Merah Putih Tabrak Semangat Reformasi Birokrasi

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Penataan kabinet Merah Putih di Pemerintahan Prabowo-Gibran dikritik anggota DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Freddy Poernomo. Bahwa jumlah penataan kementerian membengkak atau gemuk akan mengingkari semangat reformasi birokrasi yang sudah ditata di awal pemerintahan SBY-Budiono. 

Prabowo terlihat menghargai jasa-jasa koalisi serta mereka yang telah berperan penting dalam memenangkan pemilihan presiden.

“Harusnya tidak menambah kementrian. Sehingga akan berpengaruh pada postur keuangan APBN,” tegas Freddy Poernomo.

BACA JUGA:Sah! Berikut Daftar Nama Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Politisi yang juga doktor hukum pemerintahan ini, berharap penambahan kementerian tidak membinggungkan organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi, maupun di pemerintahan kabupaten/kota. “Bisa jadi dalam satu OPD akan berada dalam dua kewenangan kementerian,” sebut Freddy.

Dalam kabinet merah putih ada 48 kementerian. Dimana dalam pemerintahan Jokwi-Makruf Amin (Indonesia Maju) jumlah ada 34  kementerian.

Menurut Freddy yang juga Ketua Balegda DPRD  Jatim 2009-2014, ada beberapa hal baik yang patut diapresiasi dari kabinet ini.

BACA JUGA:Daftar Menteri Kabinet Prabowo, Berikut Prediksi Susunannya

Salah satunya adalah tetap adanya orang-orang profesional yang berkapasitas dan berintegritas.  Terutama yang berasal dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi.

"Sisi baiknya, tetap ada orang-orang profesional berkapasitas dan berintegritas, beberapa dari perguruan tinggi," ujar dia.

Freddy menilai, penyusunan kabinet dianggap sebagai angin segar di tengah dinamika politik yang sering kali lebih mengutamakan loyalitas politik daripada kompetensi. 

BACA JUGA:Kenduri Kabinet

Paling mencolok, menuru alumnus doktor ilmu hukum pemerintahan Unair ini adalah jumlah kabinet yang terlalu terlalu gemuk atau obesitas. "Terlalu gemuk," cetusnya.

Menurut Freddy yang juga ketua Komisi A periode 2014-2019  (membindangi penerintahan dan hukum) DPRD Jatim, bahwa struktur kabinet yang besar seperti ini bisa berdampak pada efektivitas pemerintahan.

Sumber: