Kemenkumham Maluku Target 10 Besar IKPA dan Raih WTP

AMBON, MEMORANDUM - Memulai tahapan penyusunan laporan keuangan secara berjenjang, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku lakukan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan pada Aula Kanwil Lantai 4, Senin 1 Juli 2024.

Kegiatan yang dibuka dengan pembacaan sambutan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo oleh Kepala Divisi Administrasi, Muhammad Akram yang menegaskan tentang pengimplementasian Core Value ASN Berakhlak dan Tata Nilai PASTI demi mewujudkan laporan keuangan Kemenkumham yang wajar tanpa Pengecualian (WTP).

“Banyak tahapan yang di lalui dalam proses tersebut dan semua itu merupakan sebuah usaha nyata demi mewujudkan laporan keuangan Kemenkumham yang wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan pengimplementasian dengan sungguh-sungguh tetang Core Value ASN Ber-Akhlak yaitu berorentasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif serta menjujung tata nilai PASTI yang berarti profesional akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.” ungkap Akram.

Sejalan dengan target Kakanwil Kemenkumham Maluku untuk bisa mendapat peringkat 10 besar Kantor Wilayah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Akram juga berpesan untuk transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Maluku Hadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke-78 Polda Maluku

“Saya ingatkan Kembali untuk kita semua agar memperhatikan dan berkerja sama dalam pemenuhan target  realisasi penyerapan anggaran per triwulan, apakah sudah sesuai dengan RPD (Rencana Penarikan Dana) yang di susun setiap bulan, sehingga di akhir tahun anggaran 2024 nanti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dapat masuk peringkat 10 besar Kantor Wilayah nilai IKPA, selain itu dari sisi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus transparan dan akuntabel dan tidak menjadi temuan pada saat dilakukan audit pengelolaan keuangan oleh BPK maupun Inspektorat Jenderal,” tambah Akram.

Menutup sambutan yang dibacanya, ia berpesan kepada para operator General Ledger Pelaporan (GLP) dan Aset Persedian, untuk mengikuti kegiatan  yang di damping oleh Koordinator Kanwil dan  dari Pembina Unit Eselon I dengan penuh rasa tanggungjawab dan Ikhlas.(mik)

Sumber: