DPRD Lumajang Himbau Lembaga Pendidikan Lakukan Kajian Pelaksanaan Study Tour

LUMAJANG, MEMORANDUM - Merespon kejadian kecelakaan yang melibatkan siswa dalam rangkaian pelaksanaan study tour sekolah hingga mengakibatkan korban nyawa, mendapat tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Adis Prayoga. Mengantisipasi kejadian itu, pihaknya meminta agar lembaga pendidikan untuk mengkaji ulang kegiatan study tour.

“Sebagai Ketua DPRD, saya mengimbau kepada semuanya yang menjadi bagian daripada itu (pendidikan) khususnya lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah yang mengagendakan study tour terhadap siswanya, itu agar bisa di kaji ulang dengan berbagai pertimbangan yang ada. Karena jangan sampai, kecelakaan yang korban jiwanya adalah peserta didik study tour, kejadian menimpa di Lumajang” Kata Eko Adis via telepon selular, Sabtu 25 Mei 2024.

 

Apalagi, ujarnya, tidak semua siswa atau wali murid, itu bersepakat soal study tour. Karenanya, agar kejadian atau antisipasi ini menjadi kajian, supaya program kegiatan yang dilakukan oleh sekolah benar-benar tidak memberatkan daripada siswa maupun wali murid yang ada di Lumajang.

“Apalagi dengan berbagai resiko yang dihadapi, ketika melakukan perjalanan jauh yang kadang itu di luar prediksi kita dan di luar prediksi sebelumnya yang mungkin nanti mengarahnya ke arah hal-hal yang tidak baik,” ungkapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sekali lagi mengingatkan, agar lembaga untuk bisa mengkaji ulang. Tujuannya, supaya kejadian yang sudah berlangsung bisa menjadi perhatian bersama dan tidak ada salahnya studi tour sebaiknya di wilayah Lumajang.

“Kalau toh ingin melakukan study tour, banyak potensi-potensi kita (Lumajang) yang mungkin bisa kita maksimalkan. Sehingga, tidak memberatkan daripada wali murid maupun siswa itu sendiri,” paparnya.

Adanya kejadian Study Tour yang menimpa saudara kita sebagai gambaran bila lembaga pendidikan melakukan kegiatan tersebut. 

Sedangkan di Lumajang sendiri masyarakat banyak mengunggah di media sosial agar studi tour ditiadakan. Dengan alasan, karena dianggap sangat membebani wali murid.

 

Sementara itu, senada dengan Ketua DPRD Lumajang, Sekjen KPI atau Kongres Pemuda Indonesia Kabupaten Lumajang, Ricky Yahya SH, pun angkat bicara. Pihaknya minta pemerintah turun tangan mengatur kegiatan studi tour di lembaga sekolah. Mengingat selain banyak membebankan biaya yang mahal kepada siswa, diduga juga ada pihak sekolah yang menerapkan sanksi, apabila ada siswa yang tidak ikut study tour.

“Dengan kejadian yang viral akhir-akhir ini, harus menjadi evaluasi kita bersama. Mungkin pihak sekolah lebih baik mengadakan berbagai bentuk kegiatan di sekolah saja, yang sekiranya lebih bermanfaat dibandingkan wali murid atau siswa yang harus mengeluarkan biaya besar, untuk sekadar jalan-jalan keluar kota misalnya,” terang Sekjen Kongres Pemuda Indonesia. ( Ags )

Sumber: