Ketua Fraksi PKB Minta Komitmen PT Jamkrida Jatim Perhatikan Pelaku UMKM
Fauzan Fuadi.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Masih menjadi persoalan nasib para pelaku UMKM, menjadi perhatian ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi. Karena menurut politisi asal Bojonegoro ini, masih banyak pelaku UMKM belum mendapat pengajuan kredit lunak dari pemerintah.
“Adanya beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian serius bagi PT Jamkrida Jatim. Seperti perhatian terhadap pelaku UMKM,” kata Fauzan Fuadi mengkritisibRancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur.
Disampaikan Fauzan Fuadi masih adanya disparitas ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM harusnya tidak terjadi. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak UMKM kesulitan mendapatkan kredit bantuan modal usaha.
Mini Kidi--
Ketua Fraksi PKB menyoroti masih minimnya kontribusi perusahaan daerah tersebut (PT Jamkrida Jatim) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Meskipun laba bersih menunjukkan tren positif, kontribusi perusahaan ini terhadap PAD masih sangat minim,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Jamkrida Jatim tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit oriented), tetapi juga harus menyeimbangkan dengan fungsi pelayanan publik (public service oriented).
Fraksi PKB mendesak Gubernur Jawa Timur memastikan kegiatan usaha Jamkrida Jatim benar-benar memprioritaskan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM, kelompok usaha pertanian, dan koperasi, mengingat jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur sangat besar.
Perubahan bentuk hukum Jamkrida Jatim menjadi Perseroda dinilai membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas tinggi.
Salah satu permasalahan dominan dalam transformasi BUMD adalah lemahnya profesionalisme SDM dalam manajemen. PKB mendesak agar pengangkatan direksi dan dewan komisaris dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen, jauh dari intervensi politik atau kepentingan kelompok.
Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai modal di PT Jamkrida Jatim. “Kami memastikan bahwa Jamkrida Jatim dikelola secara efisien, transparan, dan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat bukan hanya sebagai entitas bisnis semata,” pungkasnya. (day)
Sumber:
- Share:
