Rencana Pembangunan Batalyon di Pasuruan Kian Memanas, Warga Tagih Keadilan Tanah
Rencana pembangunan Batalyon saat digelar Rapat Dengar Pendapat di gedung dewan.--
BACA JUGA:Kapolres AKBP Afrian Kunjungi Brimob Kompi 3 Batalyon C Bojonegoro
Selain isu tanah, perwakilan warga juga menyampaikan keluhan mengenai pembatasan fasilitas umum.
Ketua BPD Semedusari, Amir, mencontohkan kondisi listrik yang tidak stabil karena pemasangan trafo tidak diizinkan, serta akses jalan yang rusak parah.
“Anak-anak sekolah yang seharusnya menempuh perjalanan setengah jam, jadi dua jam karena jalan tidak layak,” keluhnya, menggambarkan dampak langsung konflik ini pada kehidupan sehari-hari.
BACA JUGA:Batalyon 501/BY Madiun Siap Pasang Badan, Hadapi Tantangan Terkini di Lapangan
Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan asal Nguling, Eko Suryono, menambahkan bahwa total 40 ribu jiwa hidup di atas lahan konflik seluas sekitar 3.676 hektare.
Di lahan tersebut berdiri fasilitas umum (fasum) seperti masjid, sekolah dasar, hingga sekolah swasta yang juga dibangun atas andil pemerintah.
“Di satu sisi, pemerintah memerintahkan desa membangun pakai dana desa. Di sisi lain, ada larangan membangun jalan, irigasi, bahkan mengurus KTP dan KK. Ini situasi yang sangat anomali bagi kami,” ucapnya.
Menanggapi keberatan warga, Komandan Kolatmar, Brigjen TNI (Mar) Agus Dwi Laksana Putra, menegaskan pihaknya tidak ingin perbedaan versi hukum menjadi pemisah.
Ia menyebut, meski keputusan pengadilan hingga Kasasi 2010 telah memenangkan pihak TNI AL, fokus utamanya bukan pada perbedaan hukum.
Agus Dwi Laksana Putra memastikan Batalyon 15 yang akan dibangun bukan Batalyon tempur, melainkan Batalyon dengan struktur yang meliputi kompi pertanian, kesehatan, perikanan, peternakan, dan pembangunan.
BACA JUGA:Mas Adi Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Kelurahan di Kota Pasuruan
“Fungsinya untuk penguatan ketahanan pangan dan dukungan wilayah. Bukan operasi militer,” terangnya.
Ia juga menjamin tidak ada warga yang akan tergusur, setelah melakukan pengecekan titik-titik pembangunan. Menurutnya, sumber utama ketegangan adalah missed informasi.
Sumber:



