Benarkah Ada Skenario Mengguncang Pemerintahan Prabowo?

Transparansi kelembagaan diperlukan agar kepercayaan publik terhadap kepolisian dan komitmen negara dalam melindungi keamanan informasi tetap terjaga.

BACA JUGA:Kabupaten Malang Siapkan Bantuan Rp10 Juta per CPMI, Anggaran 2027 Diusulkan Rp3,2 Miliar

Montesquieu melalui teori pemisahan kekuasaan mengingatkan pentingnya pembatasan kekuasaan agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Dalam perkara ini, prinsip tersebut harus diterjemahkan melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan perangkat penyadapan, kejelasan dasar hukum, pembatasan akses, dan pertanggungjawaban setiap pejabat yang memiliki kewenangan.

GMPK mendesak pemerintah mengevaluasi tata kelola penyadapan nasional dan memperkuat regulasi agar teknologi pengawasan tidak berubah menjadi instrumen kejahatan terhadap hak warga negara maupun keamanan pemerintahan.

BACA JUGA:MPPPI Melalui DPRD Desak Pemkab Malang Lakukan Pembatasan Gelaran Sound Horeg

GMPK mengingatkan bahwa dugaan perbuatan yang berlangsung pada 2025–2026 harus ditangani dengan memperhatikan asas legalitas dan ketentuan hukum pidana menurut waktu terjadinya perbuatan.

Pasal 104 dan Pasal 107 KUHP lama harus dibedakan penerapannya dari Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026, termasuk memperhatikan ketentuan peralihan dan aturan perubahan undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa.

Ketelitian konstruksi hukum merupakan keharusan agar perkara ini memiliki landasan pembuktian yang kuat dan tidak mudah dipatahkan dalam proses peradilan.

BACA JUGA:Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto Dorong Konservasi Mangrove Clungup Malang Berdampak Ekonomi bagi Warga

Pada akhirnya, GMPK menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menyadap Presiden, melainkan apakah terdapat desain kejahatan yang bermaksud mengganggu atau melumpuhkan kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo yang sah.

Apabila unsur makar terbukti, seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk aktor intelektual, harus diproses tanpa kompromi dan tanpa pengecualian, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

Negara yang bermartabat bukan negara yang membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan, melainkan negara yang berani membongkar kejahatan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa tidak seorang pun berada di atas konstitusi.

BACA JUGA: Demo 10 November di Surabaya, Polda Jatim Ajak Massa Sampaikan Aspirasi secara Damai dan Tertib

DPP GMPK memperingatkan, jangan sampai bangsa ini sedang berhadapan dengan sebuah skenario besar yang aktor utamanya justru tidak terlihat, sementara pelaksana teknis dijadikan tameng untuk menutupi kepentingan dan desain sesungguhnya.

Sumber: