Benarkah Ada Skenario Mengguncang Pemerintahan Prabowo?

BACA JUGA:Tegaskan Peran Strategis Media, Kombes Pol Budi Hermanto Perkokoh Kolaborasi Bersama Jurnalis

GMPK merekomendasikan pemeriksaan forensik digital secara menyeluruh terhadap sistem Lawful Interception Management System (LIMS), perangkat komunikasi, metadata, rekam jejak akses, dan dokumen penghapusan informasi elektronik.

Penyidik perlu menguji hubungan komunikasi, aliran perintah, pola pemilihan sasaran, serta kemungkinan distribusi informasi kepada pihak lain yang berkepentingan.

Seluruh bukti harus diamankan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi manipulasi, penghilangan jejak, ataupun penyalahgunaan proses pembuktian.

BACA JUGA:Malang Raya Siap Gelar ICCF 2025 'Nusantara-Senyawa' Menuju Jatim Creative Province

DPP GMPK menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memimpin Polri mengusut tuntas perkara ini secara profesional, independen, dan berintegritas.

GMPK berharap kepemimpinan Kapolri baru mampu memastikan tidak ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, sekaligus tidak membiarkan proses penyidikan dipengaruhi kepentingan politik maupun tekanan kekuasaan.

Dukungan tersebut merupakan komitmen GMPK untuk berdiri bersama penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan serta perlindungan konstitusi.

BACA JUGA:Komisi I DPRD Kabupaten Malang Soroti Kekurangan 3.179 ASN Sektor Pendidikan

GMPK juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kelembagaan yang tegas agar penyidikan diselesaikan secara objektif, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Arahan tersebut harus menjamin independensi penyidik, melindungi proses pembuktian dari tekanan politik, serta memastikan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa karena kedudukan atau hubungan kekuasaan.

Presiden tidak perlu menentukan kesalahan seseorang ataupun mengintervensi penetapan pasal, tetapi wajib memastikan seluruh instrumen negara bekerja melindungi konstitusi dan menegakkan hukum.

BACA JUGA:Stabilkan Harga dan Cegah Inflasi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Gelar GPM di Wagir

GMPK mendorong Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara substantif terhadap penanganan perkara ini melalui mekanisme konstitusional dan kewenangan kelembagaannya.

Pengawasan tersebut harus diarahkan pada pengungkapan motif, pihak yang memerintahkan, aktor intelektual, konstruksi hukum, dan jaminan bahwa penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka.

Sumber: