umrah expo

APTRI Nilai Kebijakan Presiden Soal Hapus Kuota Impor Ancam Kesejahteraan Petani Tebu

APTRI Nilai Kebijakan Presiden Soal Hapus Kuota Impor Ancam Kesejahteraan Petani Tebu

Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menggelar pertemuan di PG Rejo Agung Baru Madiun--

MADIUN, MEMORANDUM.CO.ID – Kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto menghapus kuota impor komoditas yang menyangkut hajat orang banyak menuai reaksi. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI).

Dalam pertemuan yang di gelar di PG Rejo Agung Baru pada Kamis 17 April 2025, APTRI menilai kebijakan Presiden tersebut bakal mengancam kesejahteraan petani tebu.

‘’Mendekati musim giling tebu kok ada statement pemerintah bahwa tidak ada pertek (peraturan teknis) dan kuota impor. Ini membuat petani tebu galau,’’ tegas Ketua Umum DPN APTRI, Soemitro Samadikoen.

BACA JUGA:Sambut Musim Giling, PG Rejo Agung Baru Adakan Khitanan Massal Gratis

BACA JUGA:Luar Biasa, PG Rejo Agung Baru Madiun Lampaui Target Giling


Mini Kidi--

Menurut Soemitro, kebijakan Presiden saat ini seperti mengulangi masa kelam di era reformasi. Kala itu, pemerintah membuka keran impor secara bebas hingga membuat harga gula yang semula Rp 3.800 per kilogram jatuh menjadi Rp 1.700 per kilogram. Akibatnya, sebagian besar petani tebu tak lagi ingin tanam tebu. 

‘’Kami ingin bicara ke pemerintah. Kami khawatir adanya impor gula bebas bisa membuat harga gula lokal jatuh. Harus kita sikapi,’’ ujarnya.

BACA JUGA:Selamatan Buka Giling, PG Rejo Agung Baru Madiun Gelar Khitanan Massal

Soemitro memastikan harga gula lokal anjlok akibat kebijakan impor bebas. Sebab, biaya pokok produksi gula impor jauh lebih murah ketimbang gula lokal.

‘’Kalau sikap kami tidak mendapat perhatian, ya tentu akan ada aksi dari kami. Kami tidak ingin kejadian di era reformasi terulang lagi,’’ imbuhnya.

BACA JUGA:Jelang Buka Giling, PG Rejo Agung Baru Madiun Bagikan Sembako dan Sunat Massal

BACA JUGA:Jelang Buka Giling, PG Rejo Agung Baru Madiun Bagikan Ratusan Paket Sembako

Di tempat yang sama Wakil Ketua Umum DPN APTRI, Dwi Irianto menyebut kebijakan pemerintah membuka keran impor bebas tak selaras dengan program swasembada ketahanan pangan yang dicanangkan. Bicara swasembada, misalnya. Menurut dia, negara harus mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada impor. Pun, swasembada merupakan konsep penting dalam mencapai ketahanan pangan.

Sumber: