HGU Panglungan Habis, Ketua DPRD Jombang Tunggu Kinerja Pengelola
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji--
JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang memastikan masih memberikan kesempatan kepada pengelola Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam untuk memilih jenis usaha yang bakal digeluti. Hal ini menyusul telah habisnya Gak Guna Usaha (HGU) sejak tanggal 29 Mei 2025 lalu.
"Sampai hari ini kami (DPRD, red) masih memberikan kesempatan kepada pihak pengelola untuk memilih jenis usaha yang digeluti. Sambil, melihat-lihat bagaimana kinerjanya," papar Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, Rabu 30 Juli 2025.

Mini Kidi--
Dikatakan olehnya, kendati sejak ditunjuknya direktur baru sudah mulai tampak trend positif.
Wakil rakyat menyebut masih belum ada keinginan untuk memberikan rekomendasi HGU.
"Memang ada sejumlah trend positif sejak ditunjuknya direktur baru, namun kami masih belum ada rencana untuk rekomendasi HGU," katanya.
BACA JUGA:Proyek Puskesmas Molor, Ketua DPRD Jombang: Akan Dilakukan RDP
Diakui Ketua DPRD, salah satu contoh positif yang telah diambil oleh direktur baru yakni pemilihan komoditi tanaman jangka pendek.
"Tunjukkan dahulu hasil dari produksi tanaman yang dipilih. Baru kemudian kita sama-sama melihat hasilnya," ujarnya.
Turut menjadi pertimbangan wakil rakyat, biaya pengurusan HGU sendiri tidak sedikit. Sementara masa berlakunya sendiri, bisa mencapai 20 tahun.
"Biaya pengurusan HGU tidak sedikit, estimasinya sekitar 10 ribu rupiah per meter. Lha kalau dikalikan 10 hektare, jumlahnya tentu tidak sedikit," terang Ketua DPRD Jombang.
BACA JUGA:Proyek Puskesmas Molor, DPRD Jombang Didesak Bentuk Pansus Evaluasi Proyek Strategis
Terlebih dengan kondisi persoalan hukum yang telah menjerat eks direktur, tentu tidak mungkin jika dilakukan penyertaan modal untuk keperluan HGU tadi.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, proses hukum tengah berjalan. Jadi tidak mungkin ada opsi penyertaan modal," terangnya.
Dengan berbagai pertimbangan tadi, pilihan yang riil saat ini yakni menunggu hasil produksi tanaman. "Jadi kembali lagi, kita lihat dahulu kinerjanya. Pilihan yang logis, menunggu hasil produksi komoditi tanaman," pungkas Hadi. (war/wan)
Sumber:



