Panen Raya Harga Gabah di Bawah HPP, Komisi B DPRD Jombang Minta Bulog Lebih Optimal

Dirinya mengungkapkan, ini dikarenakan Bulog masih belum optimal untuk menyerap gabah petani. 

“Karena serapan bulog sendiri juga dibatasi. Sehingga gabah petani masih banyak dibeli tengkulak dengan harga dibawah HPP,” terangnya.

BACA JUGA:Tembus 1.320 Kasus PMK di Jombang, Komisi B Rencana Panggil Dinas Peternakan

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pemkab melalui dinas pertanian juga harus mencari solusi untuk mensejahterakan petani dengan harga gabah yang sesuai. 

“Seperti ada wacana pemkab untuk pengadaan beras ASN. Pemkab harus segera melakukan kajian, apakah itu benar-benar efektif atau seperti apa. Kalau benar efektif harus segera dijalankan,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Kabuh, Fatkhur Rohman, mengakui, wilayah setempat saat ini sudah mulai panen padi. 

BACA JUGA:Komisi B DPRD Jombang Panggil Disdagrin, Pertanyakan Progres Pembangunan Pasar Ploso

”Sekarang sudah hampir 25 persen yang panen, sisanya atau puncaknya setelah Lebaran,’’ kata Fatkhur.

Mulai dari wilayah timur di Desa Kauman, Genenganjasem, Munungkerep, Sumbergondang, hingga Karangpakis, dan Desa Banjardowo.  

’’Di Desa Sumberingin ini malah lebih dulu panennya, lalu di Pengampon sekarang hampir selesai,’’ jelasnya.

Disinggung soal harga, Fatkhur tetap berpedoman pada HPP yang sudah ditetapkan. 

BACA JUGA:Pertanyakan Ketersediaan Pupuk Subsidi, Komisi B DPRD Jombang Hearing dengan Dispertan

’’Yang kami kawal ini program serap gabah bersama Bulog. Harganya tetap, Rp 6.500 per kilogram gabah bersih kering sawah,” tuturnya.

Menurutnya, petani di Kecamatan Kabuh jarang menjual gabah kering panen (GKP). Biasanya dibawa pulang dan dikeringkan terlebih dahulu. 

’’Karena dalam setahun sekali panen padi, sehingga gabahnya dibawa pulang dan disimpan,’’ ujarnya.

Sumber: