WFH Perdana ASN Jatim Dimulai Hari Ini, Khofifah Tekankan Disiplin Digital Presence

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim mulai Rabu ini. Kebijakan tersebut tak sekadar soal fleksibilitas kerja, tetapi juga diarahkan untuk efisiensi energi secara menyeluruh.

Khofifah mengungkapkan, instruksi WFH telah disampaikan langsung kepada seluruh kepala dinas melalui grup komunikasi internal. Ia juga meminta Inspektorat mengirimkan tim untuk memastikan pelaksanaan WFH berjalan sesuai aturan, termasuk pengawasan penggunaan listrik dan fasilitas kantor seperti AC.

BACA JUGA:Cabut SE WFH ASN Hari Rabu, Tidak Sinkron dengan Pemerintah Pusat

Mini Kidi Wipes.--

"WFH itu bukan berarti lepas pengawasan. Justru harus dipastikan semuanya termonitor, mulai dari listrik hingga penggunaan fasilitas kantor," kata Khofifah, Rabu, 1 April 2026.

Dalam skema ini, ASN tetap diwajibkan menjaga kehadiran digital (digital presence). Artinya, meski bekerja dari rumah, pegawai harus tetap melakukan absensi secara daring dan tidak diperkenankan mematikan telepon seluler agar koordinasi tetap berjalan lancar kapan pun dibutuhkan.

BACA JUGA:Layanan Publik dan Sektor Strategis Tetap Berjalan, Dikecualikan dari WFH Jumat

Khofifah juga menekankan perbedaan antara WFH dan Work From Anywhere (WFA). Menurutnya, WFH lebih menekankan efisiensi karena pegawai bekerja dari rumah tanpa mobilitas tambahan yang berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar.

"Kalau WFA itu bisa ke mana-mana, justru bisa menambah penggunaan bensin. Tapi kalau WFH, jelas dari rumah, sehingga ada penghematan," terangnya. 

Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua sektor. Dinas tertentu seperti pendidikan tetap menjalankan aktivitas normal, terutama karena kegiatan belajar mengajar tidak memungkinkan dilakukan sepenuhnya dari rumah. Namun, untuk bidang tertentu di dinas pendidikan, WFH masih dimungkinkan secara terbatas.

Gempur Rokok Ilegal -----

Pemprov Jatim menargetkan evaluasi kebijakan ini hingga 1 Juni mendatang untuk mengukur efektivitasnya, terutama dalam aspek efisiensi energi.

Dari perhitungan awal, kebijakan WFH diproyeksikan mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 108 ribu liter, di luar sektor guru yang tidak termasuk dalam skema ini.

"Ini bukan hanya soal BBM, tapi juga listrik dan penggunaan AC. Semua akan kita ukur efektivitasnya," pungkas Khofifah.(Ain)

Sumber: