Fraksi PDIP DPRD Jatim Komitmen Kawal 19 Sekolah Rakyat

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Sekolah rakyat yang di gelar untuk anak anak keluarga miskin guna memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan gratis dan berkualitas, sudah dimulai dalam tahun ajaran 2025-2026 ini.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Dari 63 secara Nasional, 12 sekolah rakyat ada di Jatim

BACA JUGA:Siap Operasikan Sekolah Rakyat, Bupati Gresik Teken Perjanjian Pinjam Pakai Aset dengan Kemensos

Mini Kidi--

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim itu menekankan pentingnya pengawasan agar program yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ini tidak disalahgunakan.

“Kami akan mengawal penuh pelaksanaannya dan jangan sampai ada penyimpangan,” tegas Hari Yulianto di Surabaya.

Seperti diketahui, sebanyak 19 Sekolah Rakyat di Jawa Timur siap dibuka pada tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap pertama (1A), 12 sekolah telah resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Selasa, 14 Juli 2025, diikuti 1.183 siswa.

BACA JUGA:Bupati Bojonegoro bersama Menteri Sosial RI Tandatangani MoU Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Komitmen Atasi Ke

Tahap ini didukung oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan sekitar 137 tenaga kependidikan. 

Sekolah-sekolah ini mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dengan total 48 rombongan belajar (rombel), tersebar di berbagai kabupaten/kota seperti Batu, Malang, Lamongan, Banyuwangi, Pasuruan, hingga Surabaya.

Sementara itu, tahap kedua (1B) dengan 7 sekolah tambahan akan mulai operasional pada akhir Juli 2025, sehingga total menjadi 19 sekolah. Jika keseluruhan tahap berjalan sesuai rencana, maka total 1.225 anak dari keluarga berpenghasilan terendah (desil 1–2) akan mendapatkan layanan pendidikan dasar hingga menengah melalui program Sekolah Rakyat ini. 

BACA JUGA:Dukung Penuh Program Nasional, Bupati Jombang Tanda Tangan Perjanjian Sekolah Rakyat

Hari berharap Program ini juga mampu menjangkau anak-anak putus sekolah, tidak terdaftar di Dapodik, hingga mereka yang hidup di jalanan, agar mendapat hak pendidikan layak sesuai misi pemerintah Jawa Timur.

“Fokus utama dari Sekolah Rakyat adalah kelompok paling miskin dalam DTSEN, terutama yang putus sekolah dan tidak tercatat dalam Dapodik,” jelas pria yang akrab disapa Hari Keceng ini.

Sumber: