Fraksi PDI-P DPRD Jatim Ingatkan Pentingnya Kualitas Pendidikan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana mendukung inisiatif Pemprov Jatim mengajukan 40 Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial RI. 

BACA JUGA:Gubernur Kofifah Dorong Berdirinya 40 Sekolah Rakyat di Jawa Timur

Menurut politisi Indrapura ini, program sekolah gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah positif dan selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan yang senantiasa menjadi prinsip kader PDI Perjuangan.

--

"Program sekolah gratis ini sangat bagus, dan gayung bersambut dengan Ibu Gubernur,” sebut Wara.

Kebetulan lanjut Wara, Provinsi Jatim mendapat plot untuk 40 sekolah yang tersebar di 38 kabupaten/kota.

Meski mengapresiasi inisiatif tersebut, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang dibangun. Ia mengingatkan bahwa persiapan implementasi program harus dilakukan secara rinci dan dikelola dengan baik agar tujuan mulia tersebut dapat tercapai. 

Menurutnya, sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah rakyat gratis harus setara dengan sekolah pada umumnya, sehingga anak-anak yang belajar di sana tidak dirugikan dari segi fasilitas pendidikan.

“Implementasi program ini harus dicermati, dipersiapkan, dan di-manage dengan baik. Tujuannya adalah agar pengentasan anak miskin melalui sekolah gratis ini tidak hanya sekadar simbol, melainkan benar-benar memberikan akses pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang setara,” tegas perempuan yang akrab disapa Bunda Renny.

Lebih lanjut, Bunda Renny mengemukakan bahwa kriteria penerima manfaat program ini perlu ditetapkan secara tegas. Ia menyatakan bahwa hanya anak-anak dari keluarga yang benar-benar tidak mampu atau tergolong miskin yang seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan gratis ini. 

"Penting bagi kita memastikan bahwa yang mendapatkan manfaat dari program ini adalah anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Tidak semestinya anak-anak dari keluarga yang mampu ikut tercampur, karena ini akan mengaburkan tujuan utama program,” tambahnya.

Bunda Renny Pramana juga menyoroti aspek pembiayaan dan sarana penunjang program. Salah satu pertanyaan kritis yang ia angkat adalah mengenai sumber dana pendukung fasilitas dan operasional sekolah rakyat tersebut. 

"Yang perlu juga dipertanyakan adalah, apakah sarana penunjang dan pembiayaan program ini akan di-handle sepenuhnya melalui APBN atau ada yang menjadi tanggung jawab daerah. Ini harus disiapkan dengan matang agar program ini tidak berakhir dengan masalah pendanaan di kemudian hari,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan program sekolah gratis yang inklusif dan berkualitas, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Sumber: