Pemkab Gresik Dorong Kolaborasi Desa Bangun Kawasan Komoditas Unggulan Ekspor
Perwakilan Pemkab Gresik dan tim pendamping desa meneken berita acara Indeks Desa serta pengembangan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan.--
BACA JUGA:Pemkab Gresik Biayai Bimbingan Ruangguru dan Program Mengaji Siswa Sekolah Rakyat
Koordinator TAPM Gresik Yuristiatso Hidayat mengapresiasi dukungan dan kerja sama TPP dengan Pemkab Gresik, khususnya DPMD dan Bappeda, dalam mendampingi 330 desa di 18 kecamatan, termasuk wilayah Pulau Bawean.
“Alhamdulillah 330 desa telah tuntas salur DD dengan pagu Rp108,37 miliar dan semua desa tetap berstatus Mandiri. Ini semuanya berkat kolaborasi erat Pemkab Gresik, Bappeda, dan DPMD. Tentunya tak lupa dukungan penuh Gus Yani dan Pak Wabup Alif agar desa-desa Gresik semakin menghemat,” kata Yuris, didampingi anggota TAPM Gresik, Indra, Ilonka, Zamroni, Nuzulul, dan Nuri Maulidi.
Yuris berharap potensi beragam yang dimiliki desa-desa di Gresik dapat dikembangkan melalui pembentukan kawasan perdesaan. Kerja sama antardesa dinilai penting untuk menggerakkan perekonomian, terutama ketika kemampuan fiskal desa mengalami penurunan.
Ia menyambut rampungnya regulasi Kawasan Perdesaan Tanaman Hias di tiga kecamatan dan berharap inisiatif serupa dikembangkan untuk komoditas unggulan lain yang berpeluang menembus pasar ekspor.
BACA JUGA:Perbaiki Data Penerima Bansos, Pemkab Gresik Gandeng Ormas
Menurutnya, potensi seperti gula aren, peternakan, perkebunan, dan perikanan dapat menjadi basis pengembangan kawasan perdesaan.
“Ada gula aren, peternakan, perkebunan, perikanan bisa dijadikan basis kawasan desa. Ini sebagai tindak lanjut bagi desa-desa yang berstatus Mandiri bisa didorong jadi kawasan sehingga menjadi desa pengekspor komoditas, sebagaimana misi Pak Yandri selaku Menteri Desa dalam implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” terang Yuris.
Selain memperkuat ekonomi berbasis komoditas, TPP Gresik mendorong penyelenggaraan rembuk warga desa sebagai forum untuk menampung gagasan dan mencari solusi terkait akses transportasi publik serta logistik, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Yuris menilai akses transportasi perlu diperkuat untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi komoditas desa. Salah satu persoalan yang disoroti ialah belum adanya stasiun kereta api berskala kabupaten di Gresik yang dapat disinggahi kereta premium dan eksekutif.
Selain itu, ia berharap tersedia lebih banyak alternatif pelabuhan untuk transportasi menuju Pulau Bawean, termasuk kemungkinan melalui Pelabuhan Tanjung Perak untuk angkutan kendaraan.
Gempur Rokok Illegal--
“Ada banyak kendala transportasi, baik darat terkait kereta api, misalnya Gresik belum punya stasiun skala kabupaten atau level pertama yang bisa disinggahi KA premium dan eksekutif, serta bagaimana transportasi ke Pulau Bawean lebih banyak alternatif pelabuhannya, tidak hanya dari Paciran, tetapi bisa juga dari Pelabuhan Tanjung Perak untuk angkutan kendaraan atau mobil. Rembuk warga desa ini jadi urgen untuk digelar dengan melibatkan sejumlah stakeholder sebagai awalan untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pemkab Gresik,” tegas Yuris.
Melalui penguatan kolaborasi antardesa, pengembangan komoditas unggulan, dan peningkatan akses logistik, Pemkab Gresik berharap desa-desa berstatus Mandiri mampu mengembangkan potensi ekonomi secara berkelanjutan dan memperluas peluang pemasaran hingga ke pasar ekspor.
Sumber:
