umrah expo

Minimalisir Sengketa, Pemkab Gresik dan BPN Gencarkan Pemasangan Tanda Batas Tanah

 Minimalisir Sengketa, Pemkab Gresik dan BPN Gencarkan Pemasangan Tanda Batas Tanah

Pemkab Gresik bersama BPN Jawa Timur melakukan pemasangan patok lahan di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, dalam rangka program GEMAPATAS untuk mencegah sengketa tanah.-Achmad Willy Alva Reza-

Pada tahun 2023, program PTSL dilaksanakan di 20 desa di 5 kecamatan dengan target 15.500 bidang tanah dan terealisasi 100%. Sementara pada tahun 2024, program ini menjangkau 18 desa di 4 kecamatan dengan target 6.000 bidang tanah, juga terealisasi seluruhnya.

BACA JUGA:Ikuti Zoom Stranas PK, Kabag TU Kanwil BPN Jatim Dorong Peningkatan Nilai ITKP dan Pencegahan Korupsi

“Untuk tahun 2026, BPN Gresik menargetkan pelaksanaan PTSL di 16 desa di 4 kecamatan dengan total 5.000 hektare bidang tanah dan 3.000 sertifikat akan diterbitkan. Kita berharap gerakan ini mempercepat terwujudnya Gresik Lengkap, sekaligus menjadi bagian dari sinergi besar menuju Jawa Timur Lengkap 2027,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jatim, Asep Heri, menjelaskan bahwa secara nasional GEMAPATAS merupakan langkah awal untuk mengurai akar persoalan pertanahan sejak dari hulu.

BACA JUGA:Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Kakanwil BPN Jatim Tekankan Penyelesaian PSN Sesuai Target

Ia menyebut, dari total 21 juta bidang tanah di Jawa Timur, masih terdapat 5,2 juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Karena itu, BPN Jatim menargetkan percepatan sertifikasi tanah secara besar-besaran.

“Tahun 2026 kami menargetkan penerbitan 513.900 sertifikat di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur,” paparnya.

BACA JUGA:Kakanwil BPN Jatim ke Kantah Kota Malang, Cek Langsung Pelayanan dan Kesiapan Zona Bebas Korupsi

Asep menegaskan, gerakan GEMAPATAS berfungsi memperkuat data fisik pertanahan melalui pemasangan patok batas, sehingga dapat meminimalisir konflik dan meningkatkan kualitas produk pertanahan.

“Tahun depan akan dipasang 1,8 juta patok di 638 desa dan 319 kecamatan untuk mendukung program strategis nasional,” ungkapnya.

BACA JUGA:Kakanwil BPN Jatim Terima Kunjungan Komnas HAM untuk Pra-Mediasi Masalah Pertanahan

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) BPN Kabupaten Gresik, Rarif Setiawan, menambahkan bahwa kejelasan batas tanah sangat krusial bagi Gresik yang kini menjadi daerah dengan tingkat investasi tinggi.

“Gresik merupakan daerah dengan tingkat investasi tinggi. Kejelasan batas tanah menjadi faktor penting yang menentukan kepastian hukum dan kenyamanan investor untuk menanamkan modalnya,” tandasnya. (rez)

Sumber:

Berita Terkait