Antara Keseimbangan Data dan Hidup Nyata
--
Jika tidak diimbangi pendampingan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan rasa ketidakadilan.
Solusinya bukan sekadar menegakkan aturan, pemerintah harus hadir sebagai mitra warga, bukan sekadar penegak regulasi.
BACA JUGA:Aksi 3 September: Rakyat Jatim Bergerak atau Gerakan Segelintir
Bantuan administrasi, pendampingan sosial, dan alternatif hunian layak harus tersedia.
Peraturan bisa diterapkan dengan fleksibilitas, disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi tiap keluarga.
Sosialisasi dan edukasi intensif juga penting, supaya warga memahami tujuan dan manfaat kebijakan ini, bukan hanya takut menghadapi aturan.
Saya tidak sepenuhnya menolak kebijakan ini, karena benar secara logika dan statistik.
BACA JUGA:Dari Kursi Kehormatan ke Kursi Pesakitan
Tapi saya juga tidak bisa sepenuhnya mendukung tanpa melihat wajah-wajah manusia di gang-gang sempit itu.
Data harus rapi, tapi kemanusiaan tetap nomor satu, kebijakan “1 Rumah 3 KK” bisa sukses jika pemerintah mampu menyeimbangkan disiplin administratif dan empati sosial.
Jika tidak, aturan ideal di atas kertas bisa menjadi beban nyata bagi warga.
Kini yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan, tapi keberpihakan, berpihak pada data, tetapi juga pada manusia.
Sumber:
- Share:
