MBG Butuh Pengawalan Serius

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, awalnya mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.

Ide ini lahir dari kebutuhan nyata untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia, terutama di wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.

Di atas kertas, program ini memiliki potensi besar untuk mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah persoalan mencuat dan menimbulkan sorotan publik.

Salah satunya adalah munculnya kasus keracunan makanan di beberapa daerah setelah pembagian menu MBG.

Meski belum dapat disimpulkan bahwa semua kasus tersebut terkait langsung dengan program ini, fakta di lapangan tetap mengundang kekhawatiran.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan mengusulkan agar pelaksanaan MBG dihentikan sementara waktu untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar.

Masalah lain yang tak kalah serius adalah dugaan adanya 5.000 dapur MBG fiktif.

BACA JUGA:Komunikasi Publik Jangan Terjebak Jadi Propaganda

BACA JUGA:Hannibal Lecter dengan Kearifan Lokal

Mini Kidi--

Dugaan ini mengindikasikan adanya celah penyalahgunaan anggaran dan lemahnya pengawasan di tingkat daerah.

Jika benar terjadi, hal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi keuangan, tetapi juga mencoreng tujuan mulia dari program itu sendiri.

Meski demikian, semangat awal program ini sejatinya patut diapresiasi.

Sumber: