Saudi Hentikan Umrah, Asosiasi Travel Protes

Surabaya, memorandum.co.id - Asosiasi travel umrah melayangkan protes pada kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikanprosesi ibadah umrah lantaran wabah virus corona. Penghentian itu diketahui dari penghentian sistem kepengurusan visa oleh Kementerian Haji dan Wakaf Kerajaan Saudi Arabia sejak Rabu (26/2/2020) malam tadi. "Memang telah terjadi penghentian proses visa itu sejak tadi malam. Tiba-tiba sistem visa berhenti, menyusul pengumuman resmi dari kementerian Haji dan Wakaf Kerajaan Saudi Arabia. Kami para pimpinan travel umrah awalnya bersikap positif. Penghentian itu bisa disebabkan karena sistem komputer atau aturan baru atau kenaikan harga visa. Biasanya satu bulan sebelum bulan puasa memang harga visa dinaikkan. Dan benar, memang sudah ada pengumuman bahwa ada kenaikan harga visa sebesar $5 per 1 Rajab. Tapi tiba-tiba muncul juga pengumuman resmi yang mengumumkan penghentian sementara proses visa," kata A. Bajuri, pemilik Bakkah Travel, Kamis (27/2/2020). Bajuri mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari Raja Saudi Arabia berkaitan dengan hal ini. "Karena penghentian ini pasti akan berdampak kepada perekonomian dan pendapatan negara Arab Saudi. Di satu sisi sedang berupaya meningkatkan jumlah wisatawan dan jemaah, di sisi lain ada kejadian wabah virus corona," sambungnya. Bajuri juga mengungkapkan jika pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Saudi Arabia sedang menyiapkan sistem deteksi corona di Bandara Jeddah, sehingga untuk sementara proses pengurusan visa dihentikan. "Jika info ini benar, maka penghentian ini tidak berlaku lama. Biasanya sekitar tujuh hari sudah selesai. Karena Saudia Arabia sudah punya pengalaman dan didukung dana serta SDM yang kuat dalam soal kesehatan," ungkapnya. Meski begitu, Bajuri menyadari jika kebijakan visa merupakan hak internal negara Saudi Arabia. "Bila memang benar-benar dihentikan dlama waktu lama, maka ini benar-benar force majour. Kita hanya bisa ikhtiar dan pasrah," akunya. Bajuri juga menyatakan jika hari ini semua pimpinan asosiasi travel akan bergerak menemui pejabat dan bahkan presiden untuk mengatasi hal ini. "Negara harus hadir untuk mengkonfirmasi kepada pemerintah Arab Saudi," pintanya.(rls/ziz)