JAKARTA, MEMORANDUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengumumkan penetapan tersangka baru terkait dugaan korupsi di BPPD Pemkab Sidoarjo. Kali ini, Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono (AS), telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.
BACA JUGA:KPK OTT di Sidoarjo, Pejabat Terjaring, Segel Ruangan
Ari ditampilkan dalam konferensi pers penahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 23 Februari 2024. Ia terlihat mengenakan rompi tersangka KPK, sementara tangannya sudah diborgol.
BACA JUGA:Kronologi Penggeledahan Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, Buntut OTT Pegawai BPPD
"KPK menetapkan dan mengumumkan satu orang tersangka baru, yaitu AS, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam konferensi pers tersebut.
Ali menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Ari Suryono dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti dan memeriksa Siska Wati (SW), Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya dalam kasus yang sama.
BACA JUGA:KPK Tetapkan Kasubag Umum BPPD Jadi Tersangka OTT di Sidoarjo
Keterlibatan Ari Suryono terkait dugaan korupsi dimulai saat ia memerintahkan Siska Wati untuk menghitung dana insentif yang diterima oleh pegawai BPPD Sidoarjo. Ia juga meminta Siska menghitung potongan dana insentif tersebut untuk kepentingan pribadinya.
BACA JUGA:Bupati Sidoarjo Pastikan Pelayanan di BPPD Berjalan Normal
"Potongan tersebut berkisar antara 10 hingga 30 persen dari jumlah insentif yang diterima," ungkap Ali.
Dalam upaya menutupi perbuatannya, Ari Suryono meminta Siska Wati untuk menyerahkan uang potongan insentif secara tunai. Mereka berdua bekerja sama dengan bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.
BACA JUGA:Profil Ari Suryono yang Jabat Kepala BPPD Sidoarjo, Kini Terjaring OTT KPK
"Pada tahun 2023, SW berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp 2,7 miliar," tambah Ali.
Ari Suryono kini ditahan di Rutan KPK dan dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan masa penahanan selama 20 hari pertama terhitung mulai 23 Februari 2024 hingga 13 Maret 2024.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Ari Suryono telah diperiksa oleh KPK pada Jumat, 16 Februari 2024, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan pemotongan dan penggunaan dana di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.