Setahun Pimpin Jatim, Khofifah-Emil Tingkatkan Perekonomian
Surabaya, Memorandum.co.id
Tepat setahun pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memimpin Jawa Timur. Tidak butuh waktu lama, beragam prestasi dan kemajuan diraih Jatim. Sesuai janji awal saat menyampaikan visi misinya, ada beberapa poin yang mengalami kemajuan, salah satunya adalah Jatim Sejahtera.
Untuk mendukung visi dan misi yang dijalankan, Gubernur Khofifah bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menajamkannya lewat Nawa Bhakti Satya atau sembilan bhakti. Nawa Bhakti Satya ini untuk memuliakan masyarakat Jatim.
Sembilan bhakti atau pengabdian ini diarahkan kepada terwujudnya Jatim yang mulia di mata dunia melalui pembangunan daya saing multi-sektoral dan multi-dimensi secara konteks global.
Termasuk mulia di mata rakyat dengan hadirnya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan merata.
Identifikasi awal masyarakat sejahtera, bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim yang terus meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai dengan triwulan III Tahun 2019 menunjukkan trend peningkatan yaitu sebesar 5,52 persen, diatas rata-rata nasional sebesar 5,04 persen.
Dengan semakin tumbuhnya ekonomi Jatim, persentase penduduk miskin juga ikut turun. Pada Maret tahun 2018 penduduk miskin sebanyak 4.332.590 orang atau 10,85 persen. Sampai dengan Maret 2019 di Jatim ada penurunan penduduk miskin menurun sebanyak 220.340 orang atau 0,48 persen menjadi sebanyak 4.112.250 orang atau 10,37 persen.
Penurunan kemiskinan Jatim juga dibawah nasional yaitu sebesar 9,41 persen.
Banyak hal yang telah dilakukan Pemprov Jatim sebagai upaya menurunkan penduduk miskin di Jatim di antaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan yang diarahkan kepada penajaman efektifitas bantuan dan memberikan bantuan pangan non tunai (BPNT) dan dana desa.
Gubernur Khofifah bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak juga menyoroti jumlah dan persentase penduduk miskin di kota dan perdesaan. Menurut data BPS Prov. Jatim, sampai dengan bulan Maret 2019, penduduk desa masih mendominasi kemiskinan yaitu sebanyak 2.662.980 orang atau 14,43 persen.
Sedangkan penduduk kota sebanyak 1.449.270 orang atau 6,84 persen.
Khofifah mengatakan, kemiskinan akut di perdesaan menjadi masalah di wilayah Jatim.
Khofifah menyebut terjadi ketimpangan yang cukup besar antara kemiskinan di wilayah desa dengan kota. Melihat angka dari BPS Jatim, kata Khofifah disparitas kemiskinan di kota dengan desa cukup jauh.
"Maka kita ingin melakukan percepatan bagaimana ketimpangan antara kota dan desa kesejahteraannya bisa kita tingkatkan. Lalu ketimpangan antara utara dan selatan," ujarnya.
Menurut Khofifah, salah satu program yang akan diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan di desa adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi para lansia di keluarga miskin. Dia menyebut telah menyiapkan 50 ribu PKH Plus untuk diberikan kepada para lansia.
"Ini ada 50 ribu PKH Plus yang kita intervensi melalui lansia di keluarga miskin yang insyallah itu bisa menjadi bagian dari 33 hari pertama," ujarnya.
Sebagai upaya mewujudkan Jatim Sejahtera, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak juga menyoroti terkait sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, Pempro Jatim memberikan honorarium sebanyak 19.643 orang bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan PTT di SMA, SMK dan PK-PLK Negeri.
Pemprov Jatim juga melakukan revitalisasi SMK pengampu yang melibatkan 5 lembaga. Pemprov juga memberikan bantuan Bosda Madin (Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah), sebagai untuk pengembangan guru.
Setidaknya sudah ada Bosda Madin yang dikucurkan kepada 1.084.810 ula, 260.224 ustho dan 87.721 guru / ustadzah. Di lingkup pesantren, Pemprov Jatim juga membuat 40 SMK mini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Pegang Peran Penting Komoditi Pangan Nasional
Jatim dikenal sebagai lumbung produksi pangan. Hal itu tetap dipertahankan sampai sekarang. Keoptimisan tersebut diperlihatkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menyebut ketahanan pangan Jatim mampu menjadi tulang punggung nasional.
Di sektor peternakan, pada tahun 2019 telah dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak. Pemprov Jatim mempunyai Intan Selaksa yaitu kepanjangan dari Inseminasi Buatan Sejuta Lebih Anakan Sapi. Ada beberapa hal yang dilakukan seperti revitalisasi bank sperma, pelestarian SDGH domba Sapudi dan kambing Senduro.
Pemprov Jatim juga terus mendistribusikan semen beku di 38 kabupaten kota sebagai upaya mendukung Intan Selaksa melalui Upsus Siwab.
Pada tahun 2018, beberapa komoditi peternakan Jatim menempati peringkat 1 Nasional di antaranya populasi sapi perah sebanyak 278.930 ekor (51 persen nasional), ayam sebanyak 50.539.430 ekor (28 persen nasional), kambing sebanyak 3.481.235 ekor (19 persen nasional).
Selain itu, produksi daging sebanyak 575.577 ton (20 persen nasional), telur sebanyak 520.984 ton (29 nasional) dan susu sebanyak 543.549 ton (57 persen nasional).
Sementara itu di sektor pertanian, setidaknya sampai akhir 2019 kemarin, ketersediaan beras surplus sebesar 3.727.959 ton, jagung surplus 5.885.225 ton, dan gula suplus 862.621 ton.
Secara keseluruhan, di bidang pertanian Jatim menjadi pusat produksi, selain kedelai dan bawang putih. Jatim terus berusaha untuk terus mengelola arus distribusi dan logistik, khususnya ke Indonesia Timur, karena 80 persen kebutuhan komoditi pertaniannya diambil dari Jatim.
Pada tahun 2020, Jatim menentukan beberapa target di antaranya pengembangan padi sebanyak 10.963.922 juta ton, jagung sebanyak 6.807.711 juta ton, kedelai sebanyak 254.317 ribu ton dan bawang merah sebanyak 324.049 ribu ton.
Pada tahun 2020 dianggarkan di dalam APBD dan APBN anggaran untuk penyediaan alat di antaranya alat mesin pertanian (pra panen) meliputi pompa air, cultivator, handtraktor, traktor R-2, traktor R-4.
Untuk menghindari kerugian oleh petani karena berbagai sebab, seperti bencana alam dan hama, sawah para petani seluas 300 ribu ha didaftarkan dalam asuransi pertanian. Pemprov Jatim juga akan merehab jaringan irigasi tersier (RJT) yang didanai APBN dan APBD.
Ajak Balitbang Berdayakan Masyarakat Desa Tertinggal
Meski Provinsi Jawa Timur sudah dinyatakan bebas dari daerah tertinggal dengan naiknya status Bangkalan, Sampang, Bondowoso, Situbondo menjadi daerah tidak tertinggal, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan masih ada PR besar. Berdasarkan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa tahun ini, ada 361 desa di Jatim yang masih berstatus tertinggal.
Terkait status tersebut, Gubernur Khofifah mengajak Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur menyediakan data penelitian yang akan menjadi GPS bagi Pemprov Jatim mengentaskan 361 desa. (yok)