SURABAYA, MEMORANDUM - Pengurus kampung dan tokoh masyarakat di Kelurahan/Kecamatan Asemrowo menguatkan sinergi dalam rangka optimalisasi pembangunan infrastruktur, Senin, 5 Februari 2023.
Pada kesempatan ini, Ketua LPMK Asemrowo Moch Widodo mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan. Baik yang menggunakan dana kelurahan (dakel) maupun plot anggaran dari dinas.
"LPMK bersama ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat di Asemrowo saling berkolaborasi untuk mengawal pembangunan di tingkat kampung. Jangan sampai anggaran yang notabene merupakan uang rakyat tersebut ditunggangi atau menjadi bancakan bagi kelompok tertentu," katanya.
Menurut Widodo, penggunaan dakel dan anggaran pemkot lainnya harus sesuai koridor. Terutama mengenai penunjukkan pelaksana proyek maupun kontraktor. Namun yang terjadi di Asemrowo, ada kelompok tertentu yang meminta proyek pembangunan dengan cara-cara kotor.
BACA JUGA:Telusuri Dugaan Pelanggaran, Ketua Komisi C DPRD Surabaya: Pembangunan Dakel Harus Melibatkan Pokmas
"Jadi sekarang ini masyarakat dan instansi kelurahan-kecamatan sedang diresahkan oleh orang luar yang meminta proyek melalui dana kelurahan. Tentu saya sebagai ketua LPMK menolak, karena syarat kepentingan," terangnya.
Usai ditolak, lanjut Widodo, oknum tersebut menyebar informasi yang tidak benar melalu media massa. Salah satunya memberitakan proyek pavingisasi di wilayah RT 2/RW 7 Asemrowo dengan tidak berimbang dan tak sesuai fakta.
"Semuanya yang disampaikan dalam berita tersebut tidak benar. Bahkan tidak berimbang dan justru terkesan opini. Mereka sengaja membuat berita hoaks, tanpa konfirmasi, dan tanpa pemantauan di lapangan. Mungkin sakit hati karena tidak diberi proyek melalui dana kelurahan," beber Widodo.
Pihaknya pun menegaskan tidak khawatir meskipun jajaran samping seperti kejaksaan dan kepolisian turun langsung memeriksa pengerjaan proyek yang menggunakan plot dakel pada tahun 2023.
BACA JUGA:Anggaran Permakanan Pakai Dakel, Komisi A Semprit 154 Kelurahan
Sebab, lanjutnya, pengerjaan proyek di Asemrowo seluruhnya dikerjakan sesuai aturan dan mengedepankan azas keterbukaan. Bahkan masyarakat dilibatkan untuk ikut memantau.
"Namun kita juga mengingatkan pejabat di kelurahan dan kecamatan agar sesuai tupoksi dalam penanganan dakel. Jangan sampai bermain-main dengan kontraktor. Kita tidak segan-segan ikut menjebloskan kalau ternyata terbukti ada main. Karena kalau bicara pembangunan, kita bersama RT, RW, dan warga sudah maksimal dalam berjuang untuk wilayah masing-masing," pungkas Widodo.
Hal senada disampaikan Joko Purwanto, ketua RT 2/RW 7 Asemrowo. Pihaknya berharap masyarakat ikut mengawasi proyek pembangunan yang dikerjakan menggunakan dakel.
"Kita tidak ingin ada kelompok tertentu yang memanfaatkan dakel untuk kepentingannya sendiri. Pembangunan infrastruktur harus dikerjakan dengan mengedepankan kemashlahatan masyarakat," tuntasnya.(bin)