MALANG, MEMORANDUM - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024 segera dilakukan pembahasan lanjutan.
Ini setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis, 2 November 2023.
BACA JUGA:DPRD Kota Malang, Usulan Tiga Nama Calon Pj Walikota
BACA JUGA:DPRD Kota Malang Dukung UMKM Vaganza
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika yang didampingi pimpinan DPRD Kota Malang.
Hadir, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso, anggota DPRD Kota Malang, perangkat daerah Kota Malang dan instansi terkait.
BACA JUGA:Terkonfirmasi Positif Covid-19, DPRD Kota Malang Gelar Rapat Secara Online
BACA JUGA:Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Malang Dukung Gelaran Senam DI
Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi menyampaikan secara detail mengenai hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran (Timgar) Pemkot Malang yang dilakukan secara marathon.
BACA JUGA:DPRD Kota Malang Setujui RPJMD 2018 – 2023
BACA JUGA:Ketua DPRD Kota Malang Apresiasi Gerakan Peduli Gempa Malang Selatan
“Rancangan Kebijakan Umum APBD dsan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2024 secara materi dapat dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya,” katanya.
Banggar juga mengkritisi dan menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai sesuai harapan. Terjadi perubahan PAD yakni penurunan target PAD sebesar Rp.412.637.500.
“Ini harus menjadi perhatian Pemkot Malang karena dampaknya sangat besar terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah,” sarannya.