JAKARTA, MEMORANDUM - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) dengan 5 bank syariah lainnya. Yaitu Bank Muamalat, Bank NTB Syariah, BJB Syariah, UUS Kaltim Kaltara, dan BSI.
Kerja sama ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian kegiatan Business and Financing Deals-Bulan Pembiayaan Syariah Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 di Jakarta Convention Centre. Dari pihak Bank Jatim, PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan, Treasury & Global Services bankjatim Edi Masrianto. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia Arief Hartawan dan Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Hery Gunardi.
Edi menjelaskan, adanya PKS ini bertujuan memperkuat Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Kerja samanya meliputi transaksi SiPA melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI).
”Sinergi seperti ini dapat lebih memperkuat struktur perbankan syariah, baik dari aspek bisnis, permodalan, asset, maupun likuiditas dan sekaligus dapat menjadi salah satu pendorong penguatan struktur moneter syariah di tanah air,” ungkapnya.
BACA JUGA:Bank Jatim Komitmen Bantu UMKM Naik Kelas
Edi juga mengungkapkan, UUS bankjatim sangat menyambut baik adanya PUAS yang dilakukan oleh Bank Indonesia lewat kehadiran SiPA. Pihaknya yakin dengan adanya SiPA dapat membuat kolaborasi sesama bank syariah akan semakin baik dan memberikan dampak positif pada perbankan syariah. ”Pada intinya, kerja sama ini merupakan bagian dari dukungan UUS bankjatim kepada Bank Indonesia untuk meningkatkan likuiditas pasar uang syariah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Asbisindo Hery Gunardi dalam kesempatan tersebut mengatakan, acara Business and Financing Deals ini sejalan dengan misi penyelenggaraan ISEF yaitu untuk mengintegrasikan dan mewujudkan ide dalam inisiatif yang membawa dampak positif, baik bagi kemajuan ekonomi nasional maupun internasional melalui pengembangan keuangan dan ekonomi syariah.
”Implementasi dari business deal ini diharapkan dapat memperkuat integrasi dan sinergi antara pelaku pasar serta meningkatkan harmonisasi hubungan bersama regulator sebagai pemangku kebijakan,” ungkapnya.
BACA JUGA:Kejari Surabaya Tangkap Terpidana Korupsi Bank Jatim Syariah
Hery memaparkan, di tengah gejolak ekonomi saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga baik. Diperkirakan pada tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5 s.d 5,3 persen dan diharapkan lebih meningkat lagi pada 2024. Kemudian bila dilihat lebih dalam, perbankan syariah juga menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan angka per Juni 2023, baik asset, pembiayaan, maupun DPK perbankan Syariah mampu tumbuh double digit.
”Asset perbankan syariah tumbuh lebih dari 14% secara tahunan, pembiayaan tumbuh lebih dari 17% secara year on year, serta DPK tumbuh 10,27%,” lanjutnya.
Selanjutnya, dari sisi market share perbankan syariah juga tumbuh meskipun relatif kecil, hanya di kisaran 7%. Menurut hery, hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi bank syariah untuk terus tumbuh. Pihaknya berharap, semoga dengan kolaborasi yang baik antar industri, peluang untuk meningkatkan market share masih terbuka di masa-masa yang akan datang.
BACA JUGA:Trans Jatim Koridor III Diresmikan, Bank Jatim Raih Piagam Apresiasi
”Seperti pada kesempatan sekarang, perbankan Syariah telah melakukan sinergi atau kerja sama inklusi keuangan dalam beberapa transaksi sesuai prinsip syariah, antara lain SIPA, Repo Syariah, SiKA, Bank Kustodian, dan penyaluran pembiayaan. Kami berharap ke depannya akan semakin banyak lagi kolaborasi demi memajukan perbankan syariah,” tuturnya.
Ketua DEKS Bank Indonesia Arief Hartawan menambahkan, pihaknya berharap bahwa kondisi perekonomian dan situasi politik ke depan bisa terus kondusif untuk mendukung perkembangan perbankan.
”Kami juga terus mendorong penguatan efektivitas pemberian insentif guna mendorong pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah. Adapun fokus kebijakan saat ini berada di sektor hilirisasi, kemudian perumahan, pariwisata, dan juga pembiayaan inklusif untuk ekonomi hijau. Kemudian dari segi pembiayaan syariah masih didominasi oleh konsumsi yaitu KPR, KKB, juga multiguna,” ungkapnya.(day)