Kediri, Memorandum - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa, 26 September 2023. Kota Kediri menjadi salah satu dari 12 MPP kabupaten/kota.
Adanya MPP ini diharapkan tidak hanya sebatas gedung yang bagus, namun dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berdampak kepada masyarakat. Kementerian PANRB juga akan melakukan monitoring jumlah kunjungan di MPP. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi MPP berjalan dengan baik.
"Ada 12 Mal Pelayanan Publik yang hari ini diresmikan. Tetapi bukan sekadar peresmian, karena ini bukan barang mati tapi barang hidup. Kalau tidak dikontrol, MPP ini akan sepi, ceremony-nya dapat tapi fungsi target Mal Pelayanan Publik tidak tercapai," ujar Menpan RB dalam peresmian 12 Mal Pelayanan Publik di Jakarta.
Pada peresmian 12 MPP se-Indonesia ini, dilakukan bersama dengan masing-masing kepala daerah, tak terkecuali Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang juga hadir dan terlibat secara langsung. Apresiasi turut diberikan oleh Menpan RB atas hadirnya Mal Pelayanan Publik ini.
Saat ditemui, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan, bahwa MPP ini wujud kerja sama dan kolaborasi dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.
“Tak hanya layanan Pemerintah Kota Kediri saja namun juga ada layanan dari instansi lain," ujarnya.
Wali Kota Kediri juga berpesan kepada unit layanan publik di MPP untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat harus bisa diselesaikan di MPP.
Selain Kota Kediri, MPP yang diresmikan di antaranya berada di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Toraja Utara, Kota Mataram, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Tebo.