Paripurna DPRD Jombang, Fraksi-Fraksi Soroti Program Pemkab yang belum Terlaksana

Jombang, Memorandum.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023. Seluruh fraksi memberikan sorotan terkait program-program pemerintah yang belum terlaksana. Salah satunya seperti pelaksanaan pembangunan pasar Denanyar Jombang. Wakil Ketua Fraksi PKB, Kartiyono menyampaikan, dimana pemerintah sudah melakukan pembebasan tanah di Desa Denanyar, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dan progress pembangunannya. Pembangunan sentra PKL juga, FPKB meminta untuk dituntaskan tahun 2024. "Sebab hal ini sudah direncanakan sejak awal masa jabatan bupati dan wakil bupati,” ujarnya, Senin (14/8/2023). Sementara itu Fraksi Golkar melalui Sekrtaris Fraksi Sunardi mengatakan, ia menyoroti terkait retribusi daerah. Meski mengalami kenaikan sebesar Rp 360 juta atau 1,85 persen, tetapi kenaikan itu dari retribusi usaha. "Sedangkan dari retribusi jasa umum mengalami penurunan. Hal ini harus ada pembinaan dan peningkatan pemahaman tentang retribusi,” katanya. Kemudian Fraksi PPP yang disampaikan oleh Lutfi Kurniawan, menyoroti lemahnya pemkab dalam mengelola pariwisata. Menurutnya, pariwisata di Kabupaten Jombang harus lebih ditingkatkan. Realita saat ini, pariwisata hanya mengandalkan wisata religi saja. "Kedepan perlu langkah kreatif dalam membaca potensi yang dimiliki Kabupaten Jombang,” tandasnya. Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi menerangkan, setelah sidang paripurna PU Fraksi, agenda selanjutnya jawaban bupati. Kalau tidak salah nanti pada 21 Agustus. "Sedangkan jadwal paripurna terkahir, yakni pandangan akhir (PA) fraksi akan diajukan pada 23 Agustus nanti,” pungkasnya. (yus/ono)