PPDB Surabaya Tinggalkan Masalah, Kadisdik Diminta Mundur

Surabaya, memorandum.co.id - Sekretaris Komisi D, DPRD Kota Surabaya, Dr Akmarawita Kadir melihat Dinas Pendidikan Kota Surabaya masih belum bisa melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara baik. Terbukti, selama proses PPDB banyak meninggalkan permasalahan bagi warga Surabaya. "Coba kita lihat, PPDB sudah berakhir, dan senin tgl 24 Juli kemarin kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tetapi tidak hadir. Konfirmasi ketidakhadiran pun terkensan mendadak," tegas politisi Partai Golkar Surabaya ini. Lanjut Akma, beralasan sedang ada kegiatan di luar, ada lagi alasan sedang mendata warga kota yang anaknya belum dapat sekolah, sesuatu hal yang tidak masuk akal. "Apa yang diurusi, padahal PPDB sudah berakhir. Ini tampak masih banyak permasalahan yang muncul sepertinya, kok diundang untuk evaluasi tidak hadir, aneh kan?" seloroh Dokter Akma. Akma mengakui, jika ia masih mendengar banyak putra-putri warga kota Surabaya yang tidak mendapatkan sekolah atau belum bersekolah karena berbagai alasan. Semisal alasan yang paling banyak adalah biaya sekolah swasta yang mahal, kemudian jarak sekolah yang jauh dari domisili siswa. "Memang, dua alasan ini menurut saya bila betul ada. Dan ini merupakan kegagalan dinas pendidikan dalam melaksanakan program PPDB ini. Kami anggap gagal, kalau misal waktu bisa dimundurkan sebaiknya ini di ulang saja," sahutnya. Akma merasa kasihan, karena masih banyak warga miskin atau warga pra miskin yang tidak dapat sekolah negeri akhirnya sekolah swasta yang berbayar. "Iya betul katanya gratis… kalau saya bilang gratis “abang-abang lambe” kasihan mereka, akhirnya tetap membayar dengan alasan macam-macam. Jangan sampai ini terjadi, mereka bisa dikucilkan karena mengikuti program gratis di sekolah swasta," tandasnya. Sejauh ini, Sekretaris DPD Partai Golkar Surabaya ini, belum melihat komitmen Pemerintah Kota Surabaya yang mau melindungi warga kota, khususnya warga miskin dan pra-miskin. "Apakah sudah lupa visi misi, atau dinas pendidikan yang tidak mampu menerjemahkan visi misi Pak wali kota. Padahal sudah jelas Presiden Jokowi menyatakan “Anggaran pemerintah besar banget… Pemerintah kota pastikan SEMUA anak bisa sekolah gratis," katanya lagi. "Nah ini yang tidak bisa di berikan oleh pemerintah kota Surabaya. Ya sudahlah kalau Pak Kadis atau yang berwenang di dinas pendidikan kota kalau tidak sanggup, ya harusnya mundur saja, berikan yang mampu atau yang serius," selorohnya. Belum lagi lanjut Akma, menyoal info-info yang tidak sedap di dengar mengenai kecurangan permasalahan sistem zonasi, sistem pindah tugas, dan sistem domisili, pengurangan rombel di sekolah-sekolah negeri. "Ini bagaimana planingnya? Bagaimana peran serta masayarakat dan sekolah swasta dalam ikut menurunkan angka kemiskinan dalam akses pendidikan?" pungkas Akma.(mik/ziz)