Pemerintah Buka Peluang Barang dan Jasa Tradisional Indonesia Jadi Merek Internasional

Jakarta, memorandum.co.id - Pemerintah membuka peluang bagi barang dan jasa khas tradisional Indonesia untuk didaftarkan menjadi merek internasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa dirinya mendapat informasi dimana produk-produk tradisional anak bangsa Indonesia bisa menjadi merek internasional. “Saya mendapat informasi yang menggembirakan dari Pak Menteri yang saat ini mengikuti sidang WIPO di Jenewa, Swiss, bahwa produk-produk tradisional anak bangsa Indonesia bisa menjadi merek internasional,” ujar Andap Budhi Revianto, Senin (10/7/23). Hal itu, menurutnya, dimungkinkan karena adanya aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa. Aksesi adalah tindakan pemerintah Indonesia untuk terikat menjadi pihak dalam perjanjian internasional ini, sehingga memudahkan pendaftaran merek tradisional Indonesia di level internasional. Nice Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang klasifikasi internasional terhadap barang dan jasa dengan tujuan pendaftaran merek. Lebih lanjut Ia menjelaskan, langkah dan upaya yang telah dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam meloloskan upaya tersebut, melalui diplomasi dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang di kantor Pusat WIPO, Jenewa. "Sewaktu di Jenewa Bapak Menteri berkesempatan mendatangi Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang di kantornya Jumat waktu setempat kemaren. Dalam pertemuan bilateral itu, Bapak menyerahkan instrumen aksesi Nice Agreement," ungkapnya. Melalui Nice Agreement, maka Indonesia dapat memasukkan daftar barang dan jasa yang bersifat khas atau tradisional Indonesia, seperti jamu, gentong, dan batik maupun produk tradisional lainnya ke dalam Daftar Barang dan Jasa yang diatur dalam Nice Agreement. Aksesi Nice Agreement ini akan mendorong promosi nama-nama khas dan tradisional Indonesia, serta memudahkan penentuan kelas barang dalam pendaftaran merek secara nasional hingga internasional melalui Madrid Protocol, yang sudah diaksesi pula oleh Indonesia. "Dengan aksesi ini, Indonesia akan meningkatkan sistem merek nasional untuk memenuhi standar internasional dalam pendaftaran merek," tutup Andap. (*/Rdh)