Perbaikan Administrasi, KPU Jombang Sediakan Konsultasi

Jombang, memorandum.co.id - Tindak lanjut atas perbaikan adminstrasi bakal calon legislatif (Bacaleg), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang terus membuka pelayanan. Bukan hanya sebatas menerima perbaikan berkas, proses konsultasi dari partai politik (Parpol) juga terus dilakukan. “Per hari ini, kami terus melayani perbaikan adiministrasi bakal calon legislatif. Termasuk juga memberikan layanan konsultasi kepada parpol, ketika hendak melakukan perbaikan,” terang Komisioner KPU Jombang Divisi Teknis Penyelenggaraan, As’ad Chairuddin, Rabu (5/7). Diakui olehnya, dalam kurun waktu perbaikan adiministrasi. Memang belum ada satupun parpol yang telah mengajukan perbaikan dokumen pencalonan. Namun, ada beberapa diantaranya yang sudah datang untuk melakukan konsultasi. “Sampai saat ini memang belum ada satupun parpol yang sudah mengajukan dokumen perbaikan. Namun yang telah berkonsultasi terkait hal itu, ada beberapa,” tuturnya. Tidak ditampik olehnya, dari hasil tahapan verifikasi yang dilakukan beberapa saat lalu. Ada 3 kepala desa (Kades,red) yang turut mencalonkan sebagai anggota legislatif. “Ada 3 kepala desa yang turut mencalonkan sebagai anggota legislatif. Dua diantaranya sudah mengajukan pengunduran diri, sedang satu sisanya belum,” ujarnya. Bukan hanya sebatas mengajukan pengunduran diri, dua kepala desa di atas juga sudah melampirkan tanda terima pengajuan. Sedang satu sisanya tidak melampirkan surat pengunduran maupun tanda terima. “Jadi selain surat pengunduran diri, dua kepala desa juga melampirkan tanda terima pengunduran diri. Untuk satu kepala desa lagi, tidak melampirkan dokumen,” ungkap Komisioner KPU. Selain Kades, satu anggota Badan Permusyawarakatan Desa (BPD) juga turut mencalonkan. Dan ketika dilakukan verifikasi, yang bersangkutan juga telah melampirkan surat pengunduran diri berikut tanda terima. “Ada pula satu anggota BPD yang turut mencalonkan. Ketika dilakukan verifikasi, yang bersangkutan telah melampirkan surat pengunduran diri berikut tanda terima,” tegasnya. Ditekankan oleh As’ad, regulasi terkait surat pegunduran sendiri diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 pasal 11 huruf 2 b. “Aturan pelampiran surat pengunduran diri diatur dalam pasal pasal 11 huruf 2 b PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam aturan tadi, mencakup keseluruhan pencalonan anggota DPR RI, DPR Provinsi, serta DPR Kabupaten / Kota,” pungkasnya. (wan/ziz)