Dinsos Jombang Tekan Angka Stunting Melalui P2K2

Jombang, memorandum.co.id - Dinas Sosial Jombang terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting yang menjadi program nasional. Penyebab stunting dikarenakan kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dalam jangka waktu lama dan kurangnya stimulasi psikososial sejak di dalam kandungan dan setelah dilahirkan. Selain faktor spesifik gizi, juga faktor sensitif gizi yang berinteraksi satu dengan lainnya. Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam menekan angka stunting, salah satunya dengan melalui sosialisasi dan pemahaman masyarakat yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di 302 desa dan empat kelurahan. Kepala Dinsos Kabupaten Jombang, Hari Purnomo melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Albarian Risto Gunarto mengatakan, bahwa penguatan P2K2 tersebut sebagai dukungan Pemkab Jombang untuk memperkuat dan penajaman Program PKH. "Sesuai hasil rapat tingkat menteri (RTM) pada 17 Desember 2019 dan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako," katanya, Senin (26/6/2023). Risto memaparkan, selain itu jenis bahan pangan yang dapat dibelanjakan selain beras dan telur sebagai sumber karbohidrat, protein nabati, protein hewani, vitamin dan mineral. "Tujuannya untuk memenuhi keseimbangan gizi dalam rangka penurunan dan pencegahan stunting di Indonesia," paparnya. Risto menjelaskan, Dinsos Kabupaten Jombang melaksanakan Capacity Building pada Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Jombang mengenai pencegahan dan penanganan stunting dengan menghadirkan Koordinator Regional Jawa PKH dan Koordinator PKH Jatim 4. “Tingkat efektifitas pemeriksaan ibu hamil ke fasilitas kesehatan mengalami peningkatan 15 persen setelah diberikan materi tentang kesehatan dan gizi," jelasnya. "Pendamping PKH dalam melakukan P2K2, bersinergi dengan bidan desa dan Puskesmas setempat serta bersinergi dengan pemerintah desa," lanjutnya. Risto mengungkapkan, para pendamping dan koordinator kabupaten akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan P2K2, dan selanjutnya melaporkan kepada Dinsos Kabupaten Jombang dan Dinsos Provinsi Jawa Timur. "Terkait pencegahan dan penanganan stunting, SDM Kemensos mempunyai peran sebagai pendidik, fasilitator, penyuluh sosial, dan mobilisator," ungkapnya. Risto menerangkan, kegiatan ini dilakukan melalui pemberian informasi, sosialisasi, memfasilitasi dan menggerakkan keluarga serta masyarakat agar mendukung pemenuhan kebutuhan, peningkatan kesadaran, dan membangun komitmen untuk perubahan perilaku melalui P2K2 bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Jadi kasus stunting ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional," pungkasnya. Perlu diketahui, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK). Periode 1000 HPK merupakan periode pertumbuhan dari janin hingga anak berusia 24 bulan. Penyebab stunting bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses pangan, tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada Balita. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan sebanyak 30,8 persen balita mengalami stunting. Walaupun pada tahun 2019 prevalensi stunting turun menjadi 27,7 persen (SSGB, 2019), namun angka tersebut masih jauh dari target nasional, yaitu sebesar 14 persen pada tahun 2024.(yus/ziz)