Moratorium Diskotek Surabaya Dikritik Hiperhu, Minta Pemkot Terapkan Izin Selektif

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Kota Surabaya mengkritik kebijakan moratorium izin RHU atau diskotek baru yang ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Hiperhu meminta Pemkot menerapkan selektivitas izin dan memperketat pengawasan.

Ketua Hiperhu Kota Surabaya George Handiwiyanto menilai pelarangan penambahan RHU bukan solusi tepat untuk menata industri hiburan malam.

BACA JUGA: DPRD Surabaya Minta Perketat SOP RHU, Sediakan Nakes hingga Awasi Pengunjung saat Pulang

Menurutnya, investasi tetap perlu didukung, tetapi tata letak dan pengawasannya harus diperketat.

Mini kidi--

"Jadi, mungkin kata-kata yang tepat adalah lebih selektif dalam memberikan izin untuk meminimalisasi dampak, bukan melarang penambahan. Misalnya, RHU baru diarahkan ke pertokoan besar dengan desain fasad depan yang tidak terlihat norak atau mencolok," ujar George, Selasa 6 Oktober 2026.

George mengingatkan sektor RHU memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya. Hingga Oktober 2026, sektor tersebut disebut telah menyumbang sekitar Rp12,77 miliar.

Menurutnya, kontribusi RHU tidak hanya berupa penerimaan daerah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi usaha di sekitar lokasi hiburan.

"Ada dampak ekonomi yang sangat luas. Lingkungan sekitar ikut hidup, mulai dari usaha indekos, warung makan, penjual rokok, hingga layanan transportasi ojek. Semuanya ikut bergerak," jelas pengacara senior tersebut.

BACA JUGA:Dukung Moratorium RHU Eri Cahyadi, DPRD Surabaya Inisiasi Raperda Pembatasan Miras

George juga menekankan status RHU sebagai industri padat karya. Di tengah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur akibat peralihan teknologi, industri hiburan dinilai masih menyerap banyak tenaga kerja.

"Perkembangan ke depan, pabrik-pabrik sudah mulai memakai robot, tenaga manusia dikurangi. Negara harus siap menghadapi lonjakan pengangguran. Sementara RHU ini murni padat karya. Seharusnya pemerintah merawat sektor ini, bukan malah terus-terusan ditakut-takuti dengan ancaman penutupan," tegas George.

Ia juga mengkritik pendekatan yang dinilai hitam-putih dalam menangani persoalan RHU, termasuk tindakan penyegelan tempat usaha tanpa memberikan solusi.

BACA JUGA:Buntut Temuan Pelanggaran di Tiga RHU, DPRD Surabaya Desak Penutupan Usaha Membandel

Sumber: