Paripurna LPj Bupati, Dua Fraksi Soroti Pendapatan Daerah

Jombang, memorandum.co.id- Paripurna laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, dua fraksi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Jombang menyikapi pendapatan asli daerah (PAD). Dua fraksi tadi masing-masing yakni Partai Golongan Karya (Golkar) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dipaparkan oleh Ketua Fraksi PKB Jombang, M. Subaidi. Jika melihat Prosentase kenaikan PAD di atas maka FPKB sangat yakin seharusnya Pemerintah bisa mengasumsikan target PAD dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar lagi. "Upaya ini dilakukan guna mendorong Produktifitas Kerja Aparatur Daerah karena potensinya sangat Terbuka. FPKB melihat masih banyak sektor yang dimaksud belum tergarap dengan maksimal," paparnya, Rabu (21/6). Kendati demikian, FPKB mengapresiasi realisasi PAD memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Besarannya mencapai 112.24 % dari target asumsi sebesar Rp. 465.550.000.573,89., Rp. 522.526.189.811,56. "Kenaikan PAD itu di peroleh dari pajak Daerah sebesar 127,16 %, retrubusi Daerah 117,91% , pendapatan lain - lain yang sah sebesar 105,54%," terangnya. Diakui oleh FPKB, masa pandemi yang hampir 3 tahun harusnya bisa dijadikan momentum untuk mengembangkan segala potensi sumberdaya. Namun faktanya kita terjebak dalam hal-hal yang bersifat rutin serta minim inovasi dan akselerasi. "Sehingga dengan sisa waktu yang sangat pendek ini masih banyak pekerjaan rumah yang belum tersentuh insfrastruktur. Sehingga berbagai Sumberdaya yang kita Miliki belum bisa di kelola dengan baik sebagai penopang PAD," pungkas Subaidi. Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti jika sektor hiburan, restoran dan hotel ini dapat dinaikkan pendapatannya. Karena sektor tersebut dapat disinergikan, suatu misal dunia hiburan sebagai penunjang para wisatawan atau pengunjung hotel dan restoran, lebih meningkat dan akan menikmati sajian yang disuguhkan di tempat hotel dan restoran. "Tentunya perlu perhatian pemerintah daerah agar dapat memfasilitasi dan mengawal sehingga sektor hiburan dapat berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan dari pajak hiburan," ujar Rahmat Agung Saputra. Masih berkaitan dengan pendapatan, ada beberapa sektor lagi yang harus ditingkatkan. Fraksi Golkar merinci, pendapatan pajak mineral bukan logam, retribusi perizinan, hingga pendapatan laba penyertaan modal BUMD. "Kedepan perlu ditingkatkan lagi tentang target pendapatan retribusi daerah tersebut dengan mengambil kekurangan yang terjadi sebelumnya guna mendapatkan pendapatan yang lebih, namun tetap memperhatikan azas kerakyatan," tandas Agung. (wan/ono)