Jakarta, Memorandum.co.id – Kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi yang harus diselesaikan secara sinergi terpadu dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik APBN, APBD, APBdes dan sumber lainnya yang sah, serta pelibatan seluruh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, civitas akademik, dan non pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan Indonesia dapat mengakhiri kemiskinan ekstrem lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals (SDGs). "Bapak Presiden memerintahkan kepada kita, terutama di Kemenko PMK meminta tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, yaitu 6 tahun lebih cepat dari target agenda (SDGs)," kata Menko Minggu (7/5/2023). Guna mewujudkan konvergensi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Menko Muhadjir menyampaikan setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta untuk menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang ada pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagaimana yang diperintahkan Presiden RI. "Upaya konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil," kata Menko Muhadjir. Menko Muhadjir juga mengatakan dua program Indonesia dalam memberantas kemiskinan ekstem adalah mengakhiri stunting dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan daerah. “Mengingat masih ada beberapa daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau. Kita harapkan target kemiskinan ekstrem nol persen tercapai atau paling tidak mendekati nol persen," pungkas Menko Muhadjir. (*/Rdh)
Kategori :