Gelar Paripurna, DPRD Jombang Berikan Rekomendasi LKPj Bupati 2022

Rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Jombang Tahun 2022. Jombang, memorandum.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang menggelar rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Jombang Tahun 2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD Jalan KH Wahid Hasyim Jombang. Dalam rapat tersebut, DPRD Jombang memberikan sejumlah rekomendasi terhadap LKPj Bupati tahun anggaran 2022. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi, dihadiri Bupati Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah, Forkopimda, anggota DPRD dan kepala OPD lingkup Pemkab Jombang, Rabu (26/4/2023). Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi mengatakan, bahwa ada beberapa rekomendasi yang diberikan DPRD, diantaranya terkait dengan pengelolaan aset daerah. Wakil rakyat mendorong agar Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan pendataan serta melakukan penyertifikatan aset yang dimiliki. "Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan,” katanya. Mas'ud menjelaskan, khusus untuk aset atau barang milik daerah (BMD), merupakan elemen penting dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan serta pelayanan bagi masyarakat. BMD aset memiliki peran vital dalam menunjang jalannya operasional. Seiring fakta tadi, maka BMD harus dikelola secara sistematis. "Sekaligus diberikan kepastian dari segi keamanannya agar tidak disalahgunakan oknum,” jelasnya. Mas'ud memaparkan, pengelolaan BMD tadi meliputi perencanaan, penentuan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, serta pengamanan. Hal ini seharusnya menjadi fokus penting Pemkab Jombang. "Bahkan selama lima tahun terakhir, kami melihat poin itu sangat lemah,” paparnya. Seperti yang telah menjadi polemik dan menyita perhatian masyarakat, yakni kawasan Ruko Simpang Tiga sampai memunculkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang harus dibayarkan. Dan hingga kini, penyelesaian polemik tadi masih buram. "Kendati sudah ditangani, sampai hari ini belum ada titik penyelesaian,” ujar Politisi PKB ini. Mas'ud mengungkapkan, tidak kalah penting yakni kehadiran Pemkab Jombang yang selama ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu indikatornya yakni bantuan sarana dan fasilitas keagamaan yang terealisasi melebihi target. “Harus diakui jika kehadiran Pemkab Jombang selama ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Tinggal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu, inovasi pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.(yus)