Pascalibur Lebaran, Wali Kota Mojokerto Sidak RSUD dan Layanan Publik

Mojokerto, memorandum.co.id - Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah layanan publik dan RSUD, Rabu (26/4). Sidak dilakukan untuk memastikan bahwa layanan publik berjalan lancar pasca cuti bersama lebaran 2023. Sejumlah layanan publik satu atap yang berada di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP)  di Jalan Gajah Mada tersebut  tak luput dari sasaran pengawasan dari wali kota yang akrab disapa Ning Ita. Usai melakukan sidak di MPP orang nomor satu di Pemkot Mojokerto juga melakukan sidak di RSUD Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. "Saya memberikan apresiasi kepada semua jajaran ASN khususnya pelayanan publik karena berjalan baik. Begitu juga pelayanan kesehatan di RSUD juga berjalan baik sesuai Standar Operasional Prosesdur (SOP) yang sudah terbangun dengan baik," kata  Ning Ita. Lebih lanjut dikatakannya, sesuai surat edaran dari Kementerian Pan RB bahwa hari ini tanggal 26 April adalah hari pertama masuk kerja bagi seluruh jajaran instansi di pemerintah daerah setelah cuti  lebaran 2023. Oleh karena itu, saya  melakukan sidak untuk melihat secara langsung bagaimana di masing-masing instansi khususnya yang memberikan pelayanan publik di hari pertama sudah harus masuk dalam memberikan pelayanan publik. "Tidak ada lagi yang harus nambah cuti, karena ini terkait dengan pelayanan dengan masyarakat, jangan sampai ada yang terkendala kebutuhan masyarakat akan pelayanan kita," tekan Ning Ita. Ia memaparkan,  Mall Pelayanan Publik (MPP)  telah  menyediakan 178 layanan dari 24 instansi yang berbeda, serta instansi vertikal yang ada di Kota Mojokerto. MPP Gajah Mada sesuai dengan amanat dari Menpan RB setelah diresmikan setahun yang lalu,  24 instansi ini harus memberikan layanan secara full time. "Alhamdulillah semua sudah buka normal dengan full time timnya untuk memberikan layanan di MPP Gajah Mada, termasuk dengan layanan perpajakan," ujarnya. Sementara , terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Prof Dr Wahidin Sudiro Husodo yang selama ini yang ada sedikit keluhan dari masyarakat terkait adanya aplikasi baru yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yaitu JKN mobile.  Awal-awal dulu memang ada sedikit kesulitan untuk mengintegrasikan dengan aplikasi pendaftaran yang sudah dimiliki oleh RSUD ini, kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan dari Menteri Pan RB bahwa seluruh daerah termasuk Kementerian semuanya di arahkan untuk mengefektifkan aplikasi layanan menjadi satu dashboard. Jadi kalau berbicara tentang kesehatan maka cukup ada satu aplikasi saja, di mana ini diintegrasikan dengan seluruh pemberi layanan termasuk instansi instansi yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya BPJS, makanya harus terintegrasi dengan aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. "Kami berharap sesuai komitmen awal ini bisa dilanjutkan kalaupun ada kendala ini bisa kita komunikasikan apa yang menjadi kendala sehingga kita carikan solusi bersama-sama," pungkasnya. (war)