Komisi A Berharap Pemkot Naikkan Insentif KSH

Anggota  Komisi A  DPRD Surabaya Arif Fathoni. Surabaya, memorandum.co.id - Kader Surabaya Hebat (KSH) keluhkan insentif rendah, sedangkan tanggung jawab yang besar. Hal ini mendapatkan respon dari Arif Fathoni, anggota Komisi A  DPRD Surabaya. Ia berharap Pemkot Surabaya tambahkan anggaran untuk KSH. Ia menjabarkan, sekarang ini, peran pelayanan masyarakat di RT dan RW tertunjang oleh KSH. Gagasan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini diutamakan sebagai ujung tombak penyelesaian masalah stunting, kemiskinan, serta kesehatan di wilayah Surabaya. Tetapi, para kader-kader menyayangkan tanggung jawab yang besar KSH hanya diberi apresiasi insentif rendah oleh Pemkot Surabaya. Arif Fathoni menjelaskan KSH merupakan gabungan dari kader lingkungan, kesehatan, dan lain lain. Tentu pemerintah kota secara bertahap akan memberikan kenaikan insentif untuk kesejahteraan. “Mudah-mudahan pak wali kota mendengar hal ini dan dipikirkan terkait kenaikan insentif di tahun-tahun yang akan datang. Karena APBD kan sudah berjalan. Dengan adanya keluhan-keluhan ini kita pikirkan di APBD perubahan nanti tahun 2024. Saya berharap wali kota menaikkan insentif dari KSH ini,” harap pria yang kerap disapa Mas Toni itu, Senin, (3/4/2023) Ia menuturkan bahwa peran lurah, RT, RW, dan KSH, adalah sebagai murni pengabdian. Tugas-tugas kemasyarakatannya diapresiasi oleh Pemkot Surabaya dalam bentuk insentif. Pemerintah menyadari tidak bisa sendirian dalam melayani masyarakat Surabaya. Kader KSH dinilai sebagai ujung tombak pelayanan bagi masyarakat. Meski sering dianggap sebagai kaderisasi politik, Arif secara terang-terangan tidak masalah apabila seragam dari KSH ini berwarna merah ataupun kuning. “Pak Wali kota telah menyatakan kader KSH tidak boleh berpolitik praktis. Saya pikir mau bajunya merah ataupun kuning sekalipun. Itu tergantung perspektif,” tandas Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya tersebut. Bukanlah suatu permasalahan apabila KSH berseragam dengan warna apapun bagi dirinya. Karena pada faktanya, Arif mengatakan bahwa setiap ada kesempatan wali kota menyatakan tentang persoalan KSH tidak boleh berpolitik praktis. "Itu tidak masalah bagi Golkar. Perlu adanya kesadaran kolektif dari seluruh kader Surabaya hebat bahwa beliau-beliau ini adalah pelayan masyarakat. Sayang kalau kemudian terpolarisasi dengan kepentingan politik,” imbuh Arif. “Kita belajar dari apa yg disampaikan presiden keempat kita K.H Abdurachman Wahid bahwa di atas politik itu ada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, KSH ini merupakan bentuk pengabdian nilai-nilai kemanusiaan sangat tidak etis kalau dijadikan sebagai kendaraan politik,” pungkas Arif Fathoni. (x1/alf)