Penyerahan Laporan Keuangan Pemda, BPK Jatim Janji Tuntas 60 Hari

Surabaya, memorandum.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur segera menyelesaikan LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2022, Senin (27/3/2022). Penyerahan ini dihadiri 38 kabupaten/kota se Jatim, dan Pemprov Jawa Timur. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam hal pengelolaan keuangan negara. “Kami akan menyelesaikan setelah penyetahan 60 hari. Besok, Selasa (28/3/2023) memulai pemeriksaan kembali dari penyerahan LKPD,” tegas kepala BPK Jatim Karyadi dihadapan bupati/wali kota se Jatin, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Karyadi menyebutkan terima kasih kepada kepala daerah atas kerja samanya. “Sehingga dapat menyerahkan laporan unaudited secara tepat waktu sesuai amanat undang-undang,” tegas Karyadi. Karyadi menyebutkan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK RI paling lambang tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Laporan selanjutnya adalah pemeriksaan oleh BPK dalam rangka opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan,” tandas dia. Karyadi menegaskan penyampaian LKPD secara serentak oleh seluruh pemerintah daerah di Jatim sebagai upaya harmonisasi. “Sehingga pemeriksaan kami (BPK) terukur dan terkosentrasi,” kata Karyadi. Terkait target 60 hari menyelesaikan LKPD yang disampaikan kepala daerah, Karyadi menyebutkan sudah maping dan identifikasi. “Pemeriksaaan mulai melengkapi dan memastikan tidak adanya pelanggaran,” tegasnya. Karyadi menegaskan, menjadi temuan biasanya laporan terulang pada pola yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Yaitu kurangnya volume mengakibatkan kelebihan pembayaran. “Mungkin kelebihan pembayaran karena ada curi sedikit-sedikit. Termasuk keterlambatan pembangunan. Harus dikenakan denda,” tandas Karyadi. Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, kepala daerah untuk kosentrasi menyiapkan data data yang diperlukan oleh tim pemeriksa keuangan. “Harus dihitung betul, sebentar lagi ada cuti bersama,” tutur Khofifah. "Karena itu, BPK RI bisa menuntaskan dan menyerahkan hasil audit ke kabupaten/kota dan provinsi tanggal 25 Mei 2023,” ujar Khofifah mengapresiasi penyerahan LKPD pertama kali. Maka dari itu fokus di masing-masing daerah. Saat penerimaan LKPD dari 38 kabupaten/kota, gubernur berkelakar ada tiga kabupaten dan kota yang penyerahan LKPD patut diapresiasi. Kota Surabaya dianggap transparan menyampaikan cover LKPD, dan Kota Pasuruan menyampaikan LKPD sangat tebal. Sedangkan paling rapi penampilan laporan LKPD nya dari Kabupaten Banyuwangi dengan cover kulit dengan logo burung Garuda. “Padahal burung garuda biasanya sudah dalam proses BPK,” kata Khofifah mendapat aplous dari 38 kepala daerah. Selain itu, Khofifah menjanjikan akan mengunggah kegiatan 38 kepala daerah se Jatim dalam grup WhatsApp kepala daerah Jawa Timur. “Nanti saya aploud masing-masing dalam group,” kelakar Khofifah yang juga disambut tawa seluruh kepala daerah se Jatim. (day)