Tren Kekerasan Pelajar Naik, DPRD Desak Dispendik Lakukan Pengawasan

Surabaya, memorandum.co.id - Belakangan terakhir  ini tren kasus kekerasan terharap anak naik. Untuk itu Komisi D DPRD Kota Surabaya berharap dinas pendidikan (Dispendik) untuk turun ke lapangan melakukan monitoring ke sekolah yang tingkat kasusnya tinggi. Hal itu disampaikan Khusnul Khotima, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Menurutnya ini membutuhkan sinergi bersama semua pihak. Agar tidak ada lagi kasus kekerasan terjadi di kota pahlawan ini. Apalagi Surabaya menuju kota layak anak dunia. Seperti kasus yang mencuat belakangan ini. Peristiwa kekerasan sesama pelajar terjadi di wilayah utara. Pihaknya tentu sangat menyayangkan kejadian tersebut. Sebab itu, Komisi D DPRD Surabaya memanggil dan melakukan rapat koordinasi dengan DP3APPKB dan Dispendik Surabaya, terkait kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini terjadi secara berturut-turut. Dalam kesempatan tersebut sejumlah pihak juga hadir antara lain, Plt Kepala SMPN 11, Kapolsek Semampir, Unit PPA Polrestabea Surabaya maupun orang tua wali murid. Ditemui usai hearing, Khusnul mengatakan, selaga upaya upaya mediasi sudah dilakukan pihak sekolah maupun pihak kepolisian, tetapi sekali lagi pihaknya berharap agar perosoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. "Kami memastikan kedudukan masalah ini sebenarnya bagaimana. Kami masih berharap agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mengingat anak anak ini usia belajar dan jenjangnya masih panjang," kata Khusnul, Jumat (10/3/2023). Pihaknya juga menyampaikan kepada dinas pendidikan, dewan guru sekolah yang bersangkutan, kepala DP3A maupun Kapolsek Semampir untuk menungunjungi kedua belah pihak untuk melakukan pendekatan pendekatan persuasif agar persoalan ini segera selesai. "Besar harapan kami busa diselesaikan dengan pendekatan pendekatan persuasif," terangnya. Khusnul pun meminta dinas pendidikan juga segera bertindak agar kasus serupa tidak kembali terjadi. "Saran untuk dispendik, karena Surabaya beberapa waktu lalu kan diresmikan bapak wali kota ada program Sekolah Arek Suroboyo. Tujuannya untuk penguatan karakter anak anak dan sudah dilaksanakan. Perihal ada kekurangan saya kira ini butuh sinergi semua," ujarnya. Menurutnya dalam kurun satu bulan ini memamg kasus kekerasan trennya naik di wilayah utara. Selain karena memang kondisi populasi penduduknya yang padat memang karakter masyarakatnya bermacam. "Kondisi ini menjadi pelecut kita semua untuk bekerja lebih keras lagi menggali upaya upaya yang harus dilakukan. Apakah ada program yang tidak pas nih atau ada yang lainnya!. Apalagi sekolah SMP ini (terjadi kasus kekerasan) tidak jauh dari kantor kepolisian," tegasnya. Khusnul meninta kepada Kepala Dinas Pendidikan Surabaya untuk masif lagi sosilasisasi dan melakukan monitoring di lapangan. "Agar melakukam monitoring ke sekolah yang kemudian potensinya juga tingkat kerawanannya tinggi dan tidak lupa juga menggandeng kementrian agama. Karena beberapa sekolah berbasis agama di bawah kewenangan kemenag. Artinya bahwa tanggung jawab anak anak di dunia pendidikan ini tidak hanya pada pemerintah kota Surabaya tapi juga kementrian agama yang memang kita tahu ada MI, MTS, ada MA yang membutuhkan sinergi kita," pungkasnya. (alf)