Wali Kota Malang Ajak Perangkat Sekolah Berpikir Positif

Malang, memorandum.co.id - Wali Kota Malang H Sutiaji meminta para tenaga pendidik agar berpikir positif terhadap siswa. Mengingat, para siswa telah memiliki kehebatan dengan beragam potensi dan karakter berbeda sehingga tenaga pendidik hanya perlu menciptakan lingkungan yang baik agar siswa menjadi lebih hebat. Itu disampaikan ketika membarikan pengarahan pada acara Penguatan Perencanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Negeri se Kota Malang, di Hotel Savana, Kota Malang, Kamis (2/3). Kegiatan ini diikuti perangkat sekolah, di antaranya operator, bendahara dan kepala sekolah. Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan tenaga pendidik yang terlibat dalam pengembangan dunia pendidikan untuk menyiapkannay dengan baik. “Kami memberikan penguatan tugas dan tanggung jawab bendahara, operator termasuk penanggung jawab sekolah dalam hal ini kepala sekolah. Tidak mungkin itu bisa direncanakan dengan baik, ketika paradigmanya tidak ditata,” terangnya. Menurutnya, paradigma dimaksud adalah menguatkan berpikir positif pada semua siswa. Siswa harus dipandang memiliki kemampuan dan potensi sehingga perlu disikapi dengan positif. Secara administrasi, hal ini menjadi tugas Bappeda dan inspektur untuk merencanakannya. “Jadi lebih banyak memberikan penguatan emosional kepada kepala sekolah. Bahwa, anak itu dengan keterbatasannya, sudah hebat. Bahkan, anak itu mutiara. Bagaimana mengasah supaya mutiara itu bisa muncul,” urai Sutiaji. Diharapkan, dengan perencanaan yang baik, nantinya para siswa mendapatkan keilmuan yang berimbang. Antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Hal ini tentunya berpengaruh besar terhadap masa depan siswa dalam menggapai cita-cita dan membentuk karakter siswa sejak dini. Sementara itu, Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana menerangkan tahun ini untuk petama kalinya dipertemukan ketiga komponen sekolah. Mulai bendahara, operator dan kepala sekolah sehingga mereka dapat satu visi dan tidak menyalahkan satu sama lain. “Kami di sekolah juga dituntut karena dana APBD dan APBN dituntut harus dilakukan perencanaan dan itu harus dimasukkan ke SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah,” terangnya. Hal ini, menurutnya diantara komponen sekolah ada yang perlu penyesuaian karena adanya aturan baru. Baik yang menyangkut perencanaan maupun pembelanjaan. “Untuk pembelanjaan agar tidak salah, kami undangkan Inspektur. Sementara perencanaan kami undang Bappeda,” terangnya. (edr)